Gubernur Jawa Timur, Soekarwo disaksikan pimpinan DPRD Jatim menandatangani berita acara pengesahan perda Trantibmumlinmas. foto: ist
Sementara juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jatim, Bambang Juwono mengatakan fraksi PDIP menyambut gembira dengan disahkan perda ini. Karena perda ini dibuat untuk memperkuat kewenangan Satpol PP dan penyidik pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Perda dan pergub.
"Sebanyak apapun dan sebagus apapun perda yang akan kita hasilkan, pada akhirnya akan berpulang pada keberanian penegak perda untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewenangannya," ujarnya.
Maka itu, pihaknya meminta agar perda ini menjadi tonggal awal bagi satpol PP untuk berani tegas terhadap semua pelanggaran yang ada. "Ingat bertindak dalam menegakkan perda dan pergub sesuai hati nurani, dengan penuh kejujuran, untuk membela bangsa, dan negara," harapnya.
Sementara itu Gubernur Jatim, Soekarwo berterima kasih atas pembahasan dan masukan Raperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibmumlinmas) menjadi peraturan daerah (Perda). Perda yang telah disetujui tersebut akan memberikan penguatan kepada Satpol PP Prov. Jatim sebagai ujung tombak penegakan perda.
Sedangkan cakupan wilayah dan kewenangan Pemprov Jatim sangat luas, selain kewenangan yang sudah ada juga adanya tambahan kewenangan pada bidang kelautan, kehutanan, energi dan SDM serta pendidikan. “Kondisi tersebut memberikan tambahan kewenangan dan regulasi baru yang harus diimbangi dengan kesiapan Satpol PP baik secara kualitatif maupun kuantitatif,” ujarnya.
Pakde Karwo sapaan akrabnya Gubernur Jatim Soekarwo berharap, bahwa materi yang telah diatur dalam perda ini cukup komperhensif. Oleh karenanya besar harapan agar Satpol PP dapat menjadi lembaga penegak perda dan perkada yang dapat diandalkan. Terutama, dalam mengatasi penyimpangan di lapangan dengan cara-cara yang lebih humanis, tanpa kekerasan, tetapi berhasil guna dan berdaya guna. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
