Delegasi dari Pemprov Jatim foto Bersama dengan Wakil Kepala Perwakilan KBRI Den Haag. Foto: Ist
Di akhir, pihaknya berharap KBRI Den Haag bisa memberi dukungan atas upaya-upaya yang dilakukan Pemprov Jatim dalam pengembangan investasi, perdagangan, industry kreatif dan ekonomi digital. Lewat dukungan dari KBRI maka program-program tersebut akan mengalami percepatan pertumbuhan yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat Jawa Timur yang inclusive dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Den Haag Fikry Cassidi mengatakan, pada tahun 2019 nanti sektor rempah-rempah akan menjadi salah satu komoditi ekspor unggulan ke Belanda. Karenanya, pihak KBRI menawarkan agar Jatim ikut andil peran di dalamnya, apalagi Jatim terkenal dengan berbagai rempahnya.
“Nanti kami akan memberikan informasi detail mengenai ini, dan memastikan agar Pemprov Jatim maupun pemkab/pemkot di Jatim ikut berpartisipasi,” terang Fikry sapaan lekat Wakil Kepala Perwakilan KBRI Den Haag sembari mengimbuhkan bahwa hubungan bilateral Indonesia dan Belanda sangat baik.
Menurutnya, komoditi ekspor ke Belanda selain kelapa sawit harus mulai dilakukan karena adanya kebijakan dari pemerintah dalam negeri Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan kelapa sawit. Apalagi, kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar untuk total perdagangan Indonesia dengan Belanda.
“Ke depan Indonesia memang harus punya komoditi terbaru sehingga akan ada kompensasi jika kebijakan ini diterapkan,” tegasnya.
Fikri menambahkan, total perdagangan tahun 2017 Indonesia dengan Belanda mencapai sekitar 5 miliar dolar dengan surplus sekitar 3,5 miliar dolar. Sedangkan total perdagangan tahun 2018 sampai bulan Agustus sudah mencapai 3,6 miliar dolar, pada akhir tahun ditargetkan bisa mencapai 5 miliar dolar.
Terkait pengembangan ekonomi digital, Fikry menjelaskan, Belanda memiliki ambisi untuk menjadi center digital di Uni Eropa. Meskipun penduduknya sedikit namun penetrasi penggunaan internetnya sangat merata atau mencapai 90 persen, bahkan online shopingnya telah mencapai 100 persen.
“Ini merupakan kesempatan besar bagi pemerintah Indonesia untuk bukan hanya fokus di perdagangan tapi juga belajar mengenai ekonomi digital yang telah dikembangkan,” ujarnya. (ian/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
