Aksi honorer K2 saat demo di Pendopo Pemkab Ngawi.
“Kami hari ini melakukan aksi damai dalam bentuk hearing dengan BKPP Ngawi. Yang pada intinya meminta kepada pemerintah dan bahkan presiden untuk mencabut penerimaan CPNS,” jelas Didik Kuntono saat ditemui BANGSAONLINE.com, Selasa (25/09).
Menurutnya, Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang pembatasan usia maksimal 35 tahun bagi K2 agar bisa diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) sangat tidak adil. "Jalan satu-satunya, semua tenaga K2 yang ada di wilayah Ngawi harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa ujian atau tes," tukasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Yulianto Kusprasetyo selaku Kepala BKPP Ngawi berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para tenaga K2.
“Tadi sudah saya jelaskan dengan gamblang mekanisme K2 dan apapun tuntutanya mereka akan kita tindaklanjuti,” urai Yulianto pada BANGSAONLINE.com.
Untuk mencabut rekrutmen CPNS 2018 dengan formasi 420 kursi untuk Ngawi, Yulianto mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin bisa dilakukan. Ia pun memastikan rekrutmen penerimaan calon abdi Negara tersebut akan terus berjalan sesuai mekanismenya. Solusinya terhadap K2 adalah sesuai instruksi pemerintah pusat akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Solusinya mereka akan diangkat menjadi tenaga P3K. Dan sistim untuk merekrut mereka ke dalamnya sejauh ini masih menunggu peraturan pemerintah yang belum terbit,” pungkas Yulianto. (nal/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
