Gubernur Jatim H Soekarwo bersama dengan Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan dan Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih memasuki tempat acara di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kepala daerah kini tidak perlu khawatir lagi ada kriminalisasi kebijakan. Hal ini seiring ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama atau PKS Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi di Jatim.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo usai menyaksikan penandatangan PKS APIP dengan APH Tingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (18/9).
BACA JUGA:
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
- Maksimalkan Pelayanan, Pj Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi Onkologi Anak RSUD dr Soetomo
- Buka LKS SMK XXXIII Jatim 2024, Adhy Karyono Optimis Jadi Modal Strategis Pertahankan Juara
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, salah satu poin penting dari PKS ini adalah ke depan, semua dugaan penyimpangan kebijakan ditangani APIP terlebih dahulu. Jika hanya kesalahan administrasi, itu tidak akan dilanjutkan ke ranah pidana.
Dengan begitu, imbuh gubernur kelahiran Madiun ini, kekhawatiran para kepala daerah terkait adanya potensi kriminilisasi kebijakan di lingkungan pemerintah akan berkurang. Sebelum ada PKS ini, para kepala daerah khawatir tersangkut pidana karena salah administrasi dalam menjalankan program pemerintah yang memanfaatkan APBD.
“Begitu banyak kasus kepala daerah atau pejabat pemerintah terkait korupsi mengemuka, para kepala daerah menjadi sangat hati-hati, hati-hatinya itu ngerem, sampai-sampai remnya kekencengen. Padahal, Undang-Undang 23 Taun 2014 mengamanatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui APBD, dan ini agar dipercepat,” katanya.
Karena kehati-hatian para kepala daerah, lanjut Pakde Karwo, hasilnya, pada realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 di 38 kabupaten/kota di Jatim, ada yang realisasinya kurang lebih mencapai 90%, ada yang di bawah 90%, bahkan ada yang realisasinya di bawah 80%.
“Jadi pendekatan kehati-hatiannya ini terlalu ceket, sehingga realisasi APBD TA 2017 kemarin kurang. Ini yang kemudian very prudential-nya. Dengan adanya PKS ini, pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi akan disaring terlebih dahulu oleh APIP dan APH, apakah masuk hukum pidana atau administrasi, ini yang harus diluruskan,” lanjutnya.
