Begini Kata Kapolres Jika Deklarasi #2019GantiPresiden Digelar di Blitar

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Aksi deklarasi #2019GantiPresiden sedang marak di Indonesia. Bahkan aksi yang menuai pro dan kontra itu tak hanya ramai di media sosial. Para pendukung tagar tersebut juga melakukan aksi di lapangan meski di sejumlah daerah aksi itu dibubarkan.

Dikonfirmasi terkait kemungkinan aksi itu digelar di Kabupaten Blitar, Kapolres Blitar AKBP Anissullah M Ridha memberikan tanggapan. Menurut dia, saat ini belum ada informasi terkait adanya aksi tersebut di wilayah hukumnya. 

Penyelenggara pemilu sendiri dalam hal ini KPU dan Panwaslu menyatakan aksi ini tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun, tindakan deklarasi ini secara nyata merupakan kegiatan politik. Sehingga deklarasi tersebut seharusnya tetap berada di jalurnya sesuai jadwal politik.

"Kalau tidak pada jadwal yang telah ditetapkan ditakutkan ada ketersingungan seperti penolakan bahkan pertentangan dengan kelompok lain. Inilah yang kita hindari. Dan tugas kepolisiam adalah menghindari gesekan seperti ini," ungkap Anissullah, Minggu (2/8/2018).

Pihaknya mengimbau, tidak hanya deklarasi #2019gantipresiden, namun deklarasi politik apapun yang digelar khususnya di wilayah hukum Polres Blitar harus dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah diatur. Dan tentunya harus mengantongi izin dari aparat keamanan setempat karena berkaitan dengan kamtibmas. 

"Deklarasi politik apapun itu harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, bukan saat pra kampanye seperti sekarang dan harus ada izin dari pihak kepolisian," imbuhnya.

Anis menambahkan, Dalam hal ini Polres Blitar mengupayakan agar tidak ada deklarasi apapun yg berafiliasi kepada pandangan politik tertentu. Karena sudah jelas jadwal belum ditetapkan. Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan stakeholder di Kabupaten Blitar. 

"Kami sudah koordinasi dengan stakeholder membantu kepolisian menciptakan suasana tertib dan kondusif," pungkasnya. (ina/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News