Wakil Ketua DPRD Gresik Moh. Syafi' AM (kiri) saat jumpa pers.
"Evaluasi ASN ini menjadi salah satu stressing (penekanan) Komisi I. Masih banyak ASN yang ditemukan etos kerjanya kurang baik. Hal ini bisa jadi karena faktor lemahnya pengawasan atau karena faktor lain yang perlu ditangani serius," papar Ketua DPC Partai Demokrat Gresik ini.
"Saya dan teman-teman Komisi I sudah berkali-kali mengundang Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bahkan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam dengar pendapat (hearing) untuk menyikapi masalah tersebut," ungkapnya.
Eddy Santoso mengaku komisinya juga meminta kepada tim disiplin pegawai agar intens sidak ke sejumlah OPD, terlebih di kantor-kantor kecamatan. Sebab, ia mendapatkan banyak pengaduan bahwa petugas terkadang tak ada di kantor pada jam-jam kerja.
"Tidak adanya mereka itu karena sedang nongkrong di warung kopi, tugas luar, atau tak masuk kerja? Makanya perlu diintensifkan sidaknya tim disiplin pegawai," ujarnya.
Selain itu, Eddy juga mengevaluasi pelayanan di puskesmas maupun Pustu (Puskesmas Pembantu). Sebab, masyarakat banyak yang mengadu hanya dilayani perawat karena dokter belum datang.
"Makanya, penertiban tugas dokter di puskesmas/pustu juga harus ditingkatkan. Jangan sampai dokter-dokter yang dibayar dengan uang APBD lebih mementingkan praktik medis mereka di rumah atau layanan kesehatan lain. Karena hal ini selain merugikan masyarakat, juga pemerintah," pungkasnya. (hud/rd)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
