Gub Jatim Pakde Karwo menandatangani MoU Kerjasama Perdagangan Komoditas Antar Provinsi yv telah disepakati pada Rakernas APPSI.
BANDUNG, BANGSAONLINE.com - Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengusulkan perlunya penguatan ekonomi Indonesia khususnya domestik untuk memperkuat ekonomi nasional, salah satunya melalui penguatan perdagangan antar daerah/dalam negeri.
Usulan tersebut disampaikannya pada diskusi panel dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional/Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018 di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/2). Usulan ini mewakili para gubernur serta sebagai contoh best practice perdagangan antar pulau di Indonesia.
BACA JUGA:
- Rakor Pengembangan OPOP, Khofifah Bagikan 3 Semangat Majukan Ekonomi Pesantren
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yakni 261 juta orang lebih atau sekitar 40 persen jumlah penduduk ASEAN merupakan pasar yang pasti (captive market). Potensi besar ini harus dikembangkan karena mampu menjadi tulang punggung/backbone perdagangan dalam negeri yang dapat menstimulus investasi, serta mendorong tumbuhnya industri dan meningkatkan ekspor nasional.
“Pasar dalam negeri kita sangat besar. Jadi captive market kita yang harus diolah daripada jadi pasar produk luar negeri,” jelas Pakde Karwo.
Penguatan ekonomi domestik ini perlu dilakukan karena adanya tantangan dalam memperkuat ekonomi nasional. Pertama, masih adanya ketergantungan terhadap impor bahan baku/penolong, dimana nilai impor bahan baku/penolong nasional sebesar 74,99 persen. Impor bahan baku ini untuk komoditas seperti kedelai (bubuk/biji), gandum, kalium klorida (bahan pupuk), tembakau virginia, susu bubuk, biji kopi robusta, besi baja, dan cengkeh.
“Komoditas ini sebenarnya dapat disubstitusi dengan produk lokal dari berbagai provinsi melalui penguatan perdagangan antar daerah. Kalau ini dilakukan, bisa mengurangi ketergantungan impor,” kata Pakde Karwo.
Masalah kedua adalah masih tingginya biaya logistik antar pulau. Sebagai contoh, biaya logistik dari Surabaya ke Makasar 8 juta rupiah per kontainer 20 feet, harga ini masih lebih tinggi dibandingkan Surabaya ke Singapura yakni sekitar USD 150-200 atau 2-3 juta rupiah per kotainer 20 feet.
“Maka disamping penguatan infrastruktur “tol laut” yang menjadi program strategis nasional, juga perlu memperbaiki kemudahan berusaha serta memangkas berbagai prosedur perijinan,” katanya.
