Gus Ipul Minta Status Perangkat Desa Diperjelas

SURABAYA, BANGSAONLINE.com- Sebagai ujung tombak dalam membantu pemerintah desa, keberadaan perangkat desa sangat dibutuhkan. Agar bisa menghadirkan perangkat desa yang kredibel, kuat serta kesejahteraannya makin meningkat maka statusnya harus diperjelas.

“Saya ingin ikut memperjuangkan status perangkat desa ini. Namun tentunya juga harus berdasar kajian mendalam baik dari segi akademis maupun teknis lainnya,” ungkap Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuh pada acara pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Prov. Jatim periode 2017-2022 di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Selasa (26/12).

Gus Ipul sapaan akrab Wagub Jatim menegaskan, status perangkat desa memang perlu diperjuangkan, namun segala proses harus dilakukan sebelumnya. Tokoh-tokoh akademisi, sosial maupun ekonomi dan teknis lainnya harus dilibatkan, agar faktor positif maupun negatifnya telah diperhitungkan. Apalagi, setiap desa memiliki kearifan lokal dan kebijakan masing - masing. 

”Perjuangan ini harus dilakukan bersama-sama, karena sekarang eranya kolaborasi. Ketika dilakukan bersama-sama maka kita akan kuat,” jelasnya. 

Selain kejelasan status, para perangkat desa juga harus meningkatkan kualitas SDM-nya melalui pelatihan-pelatihan atau studi banding ke daerah lain. “Saya sangat setuju jika antar PPDI ini saling melakukan studi banding, sehingga akan tercipta inovasi dan kreatifitas untuk memajukan desanya,” terang Gus Ipul.

Gus Ipul juga meminta supaya semua perangkat desa mengikuti perkembangan teknologi baru. menurutnya, banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari teknologi sekarang, oleh karena itu ia mengimbau perangkat desa tidak boleh gagap teknologi/gaptek. Gus Ipul mencontohkan Kabupaten Banyuwangi yang telah menerapkan smart kampung sehingga bisa mendekatkan pelayanan ke masyarakat mulai dari desa. 

“Saya ingin pelayanan berbasis teknologi ini juga bisa dikembangkan di desa-desa lainnya, sehingga masyarakat mudah mendapat pelayanan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gus Ipul menjelaskan data dari Kementerian Desa bahwa jumlah desa tertinggal di Jatim sebanyak 78 desa. Desa tertinggal itu tersebar di Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Bangkalan, dan Kab. Sampang. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Jatim telah melakukan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yakni seperti program Jalan Lain Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). 

“Terkait pengawasan penyaluran Dana Desa (DD) saya harap Perangkat desa ikut mengawasi segenap proses penganggaran sampai realisasi program pemerintah desa secara jujur dan bertanggungjawab. Mencegah kebocoran anggaran yang berdampak pada kerugian warga desa secara umum,” pungkasnya.

Kegiatan pelantikan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Prov. Jatim periode 2017-2022 tersebut dihadiri sekitar 2000 perangkat desa yang berasal dari Kab. Sidoarjo, Kab. Lamongan, Kab. Lumajang, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek. (ian/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News