Longsor di Ponorogo nampak dari drone.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku telah meminta BPBD Jatim agar memperbanyak kader Desa Tanggap Bencana.
"Pak Sudarmawan (Kepala Pelaksana BPBD Jatim-red) saya suruh rapat bersama BPBD kabupaten/kota, sudah mulai untuk kader early warning. Bu Dewi (Kepala Dinas ESDM) sudah pasang 51 alat untuk ekstensometer. Ini untuk deteksi retakan," ujar Pakde Karwo, panggilan akrabnya.
Pakde Karwo menambahkan untuk wilayah yang masuk kategori rawan longsor dan tanahnya sudah dideteksi bergerak, Pemprov memasang alat tersebut lebih dari satu.
"Seperti di Ponorogo, di empat wilayah rawan, kami kasih dua alat. Kasus yang kemarin itu sebenarnya retakan (tanah) sudah tahu semua. Tapi begitu mau ambil tanaman, tidak bisa ditahan," bebernya.
Pakde Karwo menambahkan, program Pemprov Jatim ke depan adalah relokasi daerah rawan. Nantinya, tanahnya bakal disediakan Bupati Ponorogo. Dari 28 kepala keluarga itu tanahnya milik sendiri dan tanah saudara. Hanya saja yang sulit adalah tanah kas desa (TKD).
"Penghentian pencarian akan dibicarakan dengan keluarga. Kalau memang sudah ikhlas. Akhirnya akan dijadikan kuburan masal. Tapi sudah bisa dibicarakan dengan warga," tandasnya.
Sementara itu, terkait longsor yang terjadi di Dusun Dlopo, Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Nganjuk, ia mengatakan yang terjadi adalah kandungan air di dalam tanah terlalu besar. Sebab, sebenarnya tanaman di atasnya itu jenisnya memiliki akar kuat, di antaranya, jati, akasia, maoni, dan sengon.
"Sebetulnya dari segi jenis tanaman tidak seperti Ponorogo. Ini tanahnya subur. Tapi beban air di dalam tidak kuat. Kemudian dia sudah melorot-lorot," paparnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
