Diterangkan, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) ada penurunan presentase jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.
"Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra)," tuturnya.
Di hadapan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terimakasih atas kenaikan alokasi Bansos tahun 2017 yang menembus Rp 6 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berkisar Rp 4,83 triliun.
Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penyaluran bansos secara non tunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. Harapannya, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.
Khofifah menerangkan, tahun 2017 ini ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini. Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Di Jawa Timur sendiri, lanjut dia, ada 9 kabupaten/kota yang sudah menerima BPNT, yaitu Kota Pasuruan kota/kabupaten yang menerima BPNT, , Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
