Tambang di kawasan Grasberg yang dikelola PT Freeport Indonesia memiliki fasilitas cukup mewah.
"Kami meminta PT Freeport Indonesia memberikan saham secara cuma-cuma kepada masyarakat suku Amungme sebagai pemilik hak ulayat dalam proses divestasi PT Freeport," ujar Pigai, di Komnas HAM, Jakarta, Jumat (24/2).
Pigai mengatakan selama ini tambang PT Freeport menguasai sebanyak 17 lahan gunung di Papua untuk kemudian dikelola sebagai lahan pertambangan. Semua lahan tersebut, tidak pernah ada transaksi jual beli antara suku adat, pemerintah dan PTFI.
"Total ada 17 gunung yang selama ini digunakan. Ini tidak pernah ada jual beli, antara suku Amungme, pemerintah dan PT Freeport itu. Kalau ada pernah transaksi jual beli coba sebutkan itu dimana," ujar Pigai.
Pigai menambahkan selama ini pemerintah terlihat memandang sebelah mata dengan masalah lahan yang dihadapi oleh suku Amungme. Untuk itu, dia meminta pemerintah mendorong adanya kepastian jaminan agar masyarakat Amungme memperoleh haknya kembali.
"Pemerintah harus dorong kepastian jaminan bagi suku Amungme untuk mendapatkan saham Freeport dalam proses pelaksanaan divestasi," ujar Pigai.
Selain itu, Pigai meminta Gubernur Papua dan Bupati Mimika untuk menggunakan seluruh kewenangannya untuk mendukung masyarakat mendapat kompensasi dan saham di Pertambangan yang di kelola oleh PTFI.
Politikus Golkar, Yorrys Raweyai mengatakan tujuh kepala suku Tanah Ulayat Papua akan bertemu Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk membahas PT Freeport Indonesia. Mereka menyatakan mendukung langkah kebijakan pemerintah soal PT Freeport Indonesia.
"Mereka mau menyatakan dukungannya untuk mendukung kebijakan pemerintah soal Freeport. Saya bilang, komunikasi dulu deh sama pemerintah. Pak luhut oke aja, supaya mereka bisa punya persepsi yang sama soal Freeport ini. Opung sudah sepakat juga. Besok mau ketemu sih katanya," kata Yorrys di Kantor Kemaritiman, Jakarta, Jumat (24/2).
Selain itu, lanjut dia, pertemuan tersebut juga akan membahas solusi PHK karyawan Freeport yang akan terus bertambah hingga 10.000 orang. Saat ini, warga Papua sedang bersolidaritas menuntut keadilan terhadap kebijakan perusahaan milik Amerika Serikat itu.
"Konteks lihat mereka demo itu, bukan konteksnya karena you mesti lihat, itu tuntutannya beda sekali. Mereka kan kemarin demo UMP, sekarang solidaritas PHK. Enggak bisa diurai terlalu cepat, karena ini pasti berimplikasi," ujar pria kelahiran Papua ini.
Sebelumnya, nasib PT Freeport Indonesia saat ini tidak boleh ekspor konsentrat mentah lantaran belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia. Perusahaan telah menghentikan semua pekerjaan tambang. Pekerja berencana akan melakukan demonstrasi menentang kebijakan pemerintah yang melarang ekspor konsentrat.
Freeport mengatakan, tambang Grasberg harus memangkas 60 persen produksi per bulan jika tidak kunjung mendapat izin ekspor konsentrat pada pertengahan Februari ini. Sebab, gudang penyimpanan sangat terbatas dan sudah hampir penuh.
"Semua kegiatan pertambangan telah berhenti sepenuhnya. Sekarang hanya perawatan saja," kata kepala serikat pekerja Freeport Indonesia, Virgo Solossa seperti ditulis Reuters di Jakarta, Kamis (17/2). Virgo menyebut, saat ini sudah 33.000 karyawan Freeport yang dirumahkan.(kompas.com/merdeka.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
