Sementara itu, tidak adanya kejelasan alasan penggantian Kepala BIN dari Sutiyoso ke Wakil Kepala Polri Budi Gunawan (BG) oleh Presiden Joko Widodo memunculkan pertanyaan sejumlah kalangan. Pemerintah dinilai harus mengumumkan ke publik, kenapa sebenarnya Kepala BIN Sutiyoso diganti. Alasan kuat itu harus dikemukakan pada publik agar tidak terjadi kebingungan dan kekhawatiran. Setelah itu, jelaskan pula, mengapa Wakil Kepala Polri Budi Gunawan yang dianggap tepat menggantikan Sutiyoso. Dengan begitu, masyarakat tidak akan menganggap pergantian posisi strategis ini hanya karena alasan kepentingan politik tertentu semata.
"Kalau saya pribadi merasa, Kepala BIN tidak boleh dilakukan penggantiannya karena alasan politik, tetapi ini kan karena alasan subjektif semata. Nah, sekarang coba diumumkan dulu pada publik, pada wilayah mananya yang dianggap Sutiyoso ini tidak mampu dan oleh karena itu lebih tepat diemban oleh BG (Budi Gunawan)," kata pengamat politik Ray Rangkuti.
Ray menilai parameter kriteria pejabat pengganti harus jelas. Dia khawatir, Sutiyoso dianggap tidak mampu menjawab tantangan lalu diganti dengan BG yang bisa saja, belum tentu pula dapat menjawab tantangan saat ini.
Kalau membaca UU BIN dan UU Intelijen negara, kata Ray, kewenangan BIN melakukan penyadapan, melakukan penelusuran uang kelompok tertentu atau uang individu, dll. Dengan begitu diketahui informasi asal keuangan kelompok terorisme atau bandar narkoba.
