Sutiyoso
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan posisi Kepala Badan Intelijen Negara tidak ditentukan berapa lama masa jabatannya. Sehingga bisa diganti kapan saja. Kalla mengatakan, jabatan Kepala BIN memang ada yang lama tetapi ada juga yang hanya sementara, termasuk masa jabatan Kepala BIN saat ini Sutiyoso.
"Sesuai pertimbangan bapak Presiden ini perlu diganti atau tidak, itu hak preogratif Presiden. Kalau beliau memandang perlu, ya alasannya nggak bisa diungkapkan," kata Kalla, Jumat (2/9).
Dia mengakui banyak pertimbangan yang mungkin diambil sehingga mengganti Sutiyoso termasuk soal usia. Namun, lanjut Kalla, semua tergantung dari pertimbangan Presiden.
"Jadi tidak punya alasan yang dapat dikemukakan tapi ini merupakan keputusan bapak Presiden," kata Kalla.
Sementara kemarin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendatangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, untuk bertemu dengan pimpinan DPR. Kedatangannya dalam rangka menyerahkan surat Presiden Joko Widodo perihal pergantian pengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara.
"Jadi Kepala BIN diusulkan nama baru, yaitu Pak Budi Gunawan," kata Pratikno di Lantai 3, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan. Alasan pergantian itu, menurut Pratikno, demi regenerasi. Penunjukan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan itu, ucap dia, tidak ada pertimbangan tertentu.
Proses selanjutnya, tutur Pratikno, adalah meminta pertimbangan DPR. Dengan usul ini, artinya Kepala BIN saat ini, Sutiyoso, akan dilengserkan. Merespons Pratikno, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan akan segera melangsungkan rapat pimpinan untuk menentukan jadwal dalam rangka membahas surat Jokowi ini.
"Kami akan rapat dulu dengan fraksi-fraksi, Senin," ucapnya. Komisi Intelijen DPR akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi. "Kami akan rapat untuk menugaskan alat kelengkapan (DPR) mana yang akan menindaklanjutinya. Tapi, sesuai dengan mitranya, tentu Komisi I," ujar politikus Partai Golkar ini.
Kedatangan Mensesneg yang langsung membawa surat dari Presiden dinilai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ada pesan khusus.
Pesan tersebut, kata dia, Presiden Jokowi menginginkan agar pencalonan Budi Gunawan dapat diproses dengan cepat oleh DPR. Sebab, kata dia, tak semua surat yang dikirimkan ke DPR diantarkan langsung oleh seorang menteri.
"Biasanya kalau Presiden itu merasa penting begitu, kan ada pesan khusus meminta dibantu dipercepat, maka menteri dikirim langsung, kehadiran Pratikno menandakan memang Presiden menginginkan agar itu diproses cepat," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).
Maka dari itu, Fahri mengatakan, DPR dapat menangkap maksud Presiden tersebut. Senin (5/9) depan akan digelar Rapat Pimpinan (Rapim) dan selanjutnya diadakan Badan Musyawarah (Bamus).
"Jadi mudah-mudahan hari Senin sudah lempar ke Komisi I dan kita harapkan untuk secepatnya mengadakan atau menyelenggarakan fit and proper test," katanya. (mer/tic/det/pkr/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
