Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nurhamim.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pernyataan Kepala Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Pemkab Gresik, Mulyanto, yang meminta kepala desa agar mendata warga mereka yang masih nganggur menyikapi serbuan TKA (tenaga kerja asing), mulai direspon oleh petinggi partai di Kabupaten Gresik.
Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim meminta kepada Kadisnakertrans Pemkab Gresik agar tidak PHP (pemberi harapan palsu).
"Apa nanti kalau sudah dikasihkan data oleh kades soal pengangguran, apa ada jaminan Kadisnaker bisa mengurangi angka pengangguran. Terus apa bisa mengerem (mencegah) masuknya TKA ke Gresik. Jangan PHP lah," kata Ahmad Nurhamim, Senin(15/8).
Menurut dia, persoalan TKA dan pengangguran di Kabupaten Gresik adalah masalah besar. Sebab, menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Gresik.
"Jangan sampai serbuan TKA yang begitu banyak ke Gresik, membuat pengangguran makin banyak. Jangan sampai masyarakat Gresik kelaparan di daerahnya sendiri," jelas mantan Wakil Ketua DPRD Gresik periode 2009-2014 ini.
Karena itu, Nur Hamim meminta kepada pejabat berwenang, baik Disnakertrans, BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) tidak PHP dan ABS (asal bapak senang) saja dalam mengatasi persoalan TKA dan pengangguran itu. "Bupati jangan disodori angka-angka saja. Tapi, tunjukkan data riil di lapangan," pinta Nur Hamim.
Hal senada dilontarkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Hj. Siti Muafiyah. Ia meminta agar Kadisnakertrans fair dan transparan dalam menunjukkan jumlah TKA di Kabupaten Gresik.
