Kapolres Jombang, AKBP Agung Marlianto saat menemui massa aksi di depan Mapolres.
foto: RONY S/BANGSAONLINE
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan aktivis Kopiah Nusantara, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto langsung turun tangan menemui massa aksi. Orang nomor satu di Polres Jombang itu berjanji akan segera menindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Bahkan tidak akan berkompromi dengan siapapun dalam pengusutan dugaan gratifikasi tersebut.
"Prinsipnya kami sangat mendukung bentuk laporan apapun dari masyarakat. Baik masuk unsur korupsi, ataupun tindak pidana umum," kata Agung ditemui usai menemui massa aksi di depan Mapolres Jombang.
BACA JUGA:
- Tolak Penundaan Pemilu, Mahasiswa di Jombang Gelar Demo
- Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Mahasiswa dan Politikus Jombang Gelar Refleksi Pencegahan Dini
- Sukseskan Program Vaksinasi, Polres Jombang Lantik Duta Vaksin serta Prokes
- Polres Jombang Lakukan Vaksinasi pada Mahasiswa, Ojol, dan Anggota Ormas
(BACA: Mahasiswa juga Demo Pemkab Jombang, Tuntut Dugaan Gratifikasi Pengadaan LKS Diusut)
Mantan Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Metrojaya tersebut juga akan berkoordinasi dengan Pemkab Jombang untuk memproses informasi yang disampaikan para aktivis. Di antaranya, Pemkab harus melakukan audit terhadap instansi Diknas Jombang.
"Karena kewenangan untuk melakukan audit itu sebetulnya dari bupati dulu. Ketika dari audit ada temuan kerugian negara, misalnya karena gratifikasi seperti yang disampaikan demonstran, kami akan mengusutnya," tukasnya.
Agung juga menegaskan, ketika ada bukti pendukung pihaknya tetap akan memproses informasi yang disampaikan para aktivis. "Kita akan lakukan penyelidikan, ditingkatkan ke penyidikan, kita akan usut tuntas, termasuk menangkap pelakunya. Tidak akan ada kompromi," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Belasan aktivis yang tergabung dalam Kopiah Nusantara menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Jombang, Jumat (5/8) pagi. Kedatangan massa aksi dalam rangka menuntut aparat kepolisian setempat mengusut dugaan gratifikasi pengadaan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) di lingkungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Jombang.
Selain membawa poster berisi tuntutan dan kecaman terhadap pejabat Diknas Jombang yang dinilai melakukan komersialisasi pendidikan, demonstran juga berorasi menyampaikan desakannya kepada penegak hukum. Tak hanya itu, mereka juga membagikan selebaran kepada pengguna jalan maupun warga.
