Menurutnya, selama ini tidak ada usulan dan intruksi kepada sekolah untuk membeli LKS tertentu dari penerbit terentu. “Untuk masing-masing SD, kepala sekolah punya program sendiri-sendiri. Jadi, Diknas pun tidak ada program LKS tersebut,” lanjutnya.
Nyono berjanji akan menindaklanjuti jika ada temuan yang tidak sesuai aturan dari bisnis pengadaan LKS tersebut. “Setelah ada laporan lengkap dari Diknas, kita akan pelajari apakah itu sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak,” pungkasnya.
(BACA: Mahasiswa Geruduk Polres Jombang, Tuntut Proses Hukum Dugaan Gratifikasi Pengadaan LKS)
Namun, pernyataan Nyono bertolak belakang dengan yang disampaikan Kabid Dikdas Diknas Jombang, Priadi kepada sejumlah awak media saat ditemui di kantornya, Senin (1/8). Dalam keterangannya, Priadi mengakui bahwa pihaknya sudah pernah mengajukan anggaran sekitar Rp 8,9 miliar untuk pengadaan buku LKS. Namun, rencana pengadaan buku tersebut tidak terealisasi karena ditolak DPRD Jombang dalam pengajuan APBD 2016 lalu. (BACA: Dewan segera Panggil Diknas Jombang, Tegaskan Larangan Bisnis Pengadaan LKS)
