Ketua Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015, Suberi. foto: syuhud/ BANGSAONLINE
Merosotnya suplai PAD dari BUMD PT Gresik Migas tahun per tahun tersebut disebabkan beberapa faktor. Di antaranya, suplai atau jatah gas yang diberikan BP Migas ke BUMD PT Gresik Migas Tower, turun.
"Kami akan rekomendasikan kepada Bupati agar dilakukan perbaikan di tubuh PT GM," kata politisi senior asal Kecamatan Sidayu ini.
Sementara SKPD yang menjadi sorotan tajam Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015 di antaranya, BPPM.
SKPD yang dipimpin oleh Agus Mualif tersebut ditengarai ada pendapatan abu-abu. Terbukti, pendapatan yang dijanjikan tidak pernah terbukti.
Sebagai contoh, pada tahun 2015, pendapatan dari BBPM ditarget sebesar Rp 175 miliar. Namun, yang tercapai cuma Rp 85 miliar.
"BPPM seharusnya ketika dipatok pendapatan kan sudah punya gambaran. Jangan iya-iya saja. Tapi, kenyataanya tidak bisa dibuktikan. Padahal, secara kasat mata potensi pendapatan di BPPM sangat besar. Lalu kenapa tidak bisa mencapai target," cetus anggota FPD DPRD Gresik ini.
Meski begitu, Suberi mengakui, beberapa SKPD PADnya turun karena terbentur regulasi.
Kondisi tersebut dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya, setelah keluarnya regulasi UU (Undang-Undang) Nomor 15 tahun 2014, tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan.
Di mana, pasca keluarnya UU tersebut, pendapatan sektor kepelabuhanan Pemkab Gresik hilang kisaran Rp 25 miliar lebih.
Ditambahkan dia, rekomendasi tersebut nantinya kalau sudah disampaikan oleh Pansus LKPJ Akhir Anggaran Tahun 2015, maka dampaknya akan jadi sorotan masyarakat soal pemerintahan SQ (Sambari-Qosim) jilid I (2010-2015).
"Meski LKPJ ini sifatnya hanya progres report. Tapi akan jadi catatan masyarakat soal pemerintahan SQ jilid I," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
