”Anehnya di pulau lain, seperti Kangean pemerintah bisa mengupayakan untuk pembangunan Bandara sebesar Rp 60 juta. Nah kalau di Gili Raja kok tidak bisa? Di mana peran wakil rakyat di gedung parlemen, sepertinya hanya bisa menolak anggaran dan tidak bisa mencarikan solusi,” terang dia.
Terpisah Kepala Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumenep Abd. Kahir membantah semua itu. Menurutnya, anggaran yang disediakan telah disesuaikan dengan kekuatan anggaran yang ada.
Disinggung soal keterlibatan Investor, mantan Humas Setkab Sumenep itu mengaku belum ada. Ia malah meyakini semua investor tidak akan tertarik dengan proyek tersebut. Karena jika memakai PLTD membutuhkan biaya yang cukup besar. ”Jadi, pihak swasta tidak mungkin tertarik,” katanya.
Kendati demikian, pihaknya ke depan tetap akan mencari solusi agar pembangunan kelistrikan di Gili Raja secepatnya bisa terealisasi. Salah satunya dengan cara tenaga listriknya menggunakan energi terbarukan yang terbuat dari rumput laut.
”Kemarin sudah ada perusahaan yang melakukan FS (feasibility study) di daerah perairan Gili Raja, Tanjung, Pagar Batu, dan Perairan Pulau Talango. Kita tunggu hasilnya nanti,” terangnya.
Selain itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak PT PLN Persero, sebab sejak beberpa tahun terakhir PT PLN Persero telah meluncurkan PLTS dengan skala besar. (fay/jiy/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
