Fahri Hamzah. Foto: pksnusantara.blogspot.com
"Tak sepatutnya seorang pimpinan DPR turun derajat menjadi sekelas "Pamdal" dengan mempermasalahkan prosedur penyidik dalam melakukan penggeledahan di DPR," ujar Lucius di Jakarta, Sabtu (16/1).
Lucius tidak melihat ada wibawa pimpinan parlemen ketika Fahri mengajak debat soal prosedur yang dilalui penyidik KPK.
Menurutnya, debat seperti ini mestinya dilakukan oleh Pamdal dengan Penyidik di pintu masuk Nusantara 1.
"Wibawa sebagai pimpinan juga tak bisa diperlihatkan Fahri bahkan kepada Pamdal yang dimintanya untuk ikut mengusir penyidik KPK. Alih-alih mau menunjukkan dirinya berkuasa, Fahri malah tak dianggap oleh petugas sekelas Pamdal," ungkap dia.
Selain itu, kata Lucius, apa yang dipermasalahkan Fahri juga nampak aneh dan terkesan mengada-ada. Bukan kali pertama penyidik KPK melakukan penggeledahan di DPR. Sebagai institusi yang akrab dengan perilaku korupsi, kata dia, DPR sudah menjadi pelanggan kehadiran penyidik dari KPK.
"Artinya penyidik sudah paham dengan aturan terkait penggeledahan di DPR sehingga menjadi lucu ketika seorang pemimpin DPR mempermasalahkan itu. Ke mana Fahri dalam proses serupa sebelumnya? Atau ini hanya karena sasarannya orang yang separtai dengannya?" tandasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Fahri beraksi di hadapan media dan secara telanjang memperlihatkan upaya menghambat penggeledahan yang akan dilakukan KPK. Aksi tersebut segera tersebar luas melalui televisi maupun media sosial dan hampir pasti publik dengan mudah menyimpulkan arti penolakan Fahri terhadap penyidik KPK.
"Penolakan Fahri bisa dianggap sebagai bentuk menghambat kerja penegak hukum," tutur dia.
"Mestinya sebagai pemimpin DPR, Fahri punya cara yang bijak setiap kali berhadapan dengan suatu masalah. Ribut-ribut di lorong dengan ditonton orang banyak pasti bukan cara bijak seorang pemimpin sekelas Fahri," tambah Lucius.
Sementara Ketua DPR Ade Komarudin meminta Fahri Hamzah menjaga marwah dewan. Pria yang akrab disapa Akom ini pun mengaku telah berbicara dengan Fahri dan berkoordinasi dengan pihak Polri, setelah terjadi cekcok antara Fahri dengan salah satu penyidik KPK.
"Tentu Pak Fahri harus menjaga marwah dari dewan, dewan ini adalah representasi masyarakat Indonesia, lembaga demokrasi," kata Ade usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2016 malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
