Dinkes Kabupaten Kediri Buka Evaluasi Layanan Publik, Tetapkan Lima Aksi Strategis

Ringkasan Berita
  • Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar Forum Konsultasi Publik sebagai wadah evaluasi partisipatif untuk meningkatkan layanan informasi dan transparansi.
  • Forum mengevaluasi empat aspek layanan PPID, yakni kemudahan akses, ketepatan waktu, relevansi format data, dan penanganan kendala teknis.
  • Sebagai tindak lanjut, ditetapkan lima aksi strategis termasuk revisi SOP, optimalisasi kanal digital, bimtek SDM, penguatan koordinasi data, dan rutin menggelar FKP.
  • Kepala Dinkes menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah instrumen utama untuk membangun kepercayaan publik dan tata kelola yang baik.

KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 di Aula Utama Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Senin (31/8/2026).

Forum tersebut menjadi wadah komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.

Penyelenggaraan forum mengacu pada amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Forum tersebut dihadiri unsur akademisi kesehatan, insan media massa, organisasi profesi kesehatan, serta perwakilan pengguna layanan publik di Kabupaten Kediri.