Syukur menjelaskan, konsep koperasi memiliki landasan hukum yang jelas dan berorientasi pada kepentingan anggota, bukan dibentuk dengan pola seperti yang diterapkan saat ini.
“Kalau bicara Kopdes, maka rujukannya Undang-Undang Koperasi. UU Koperasi itu prinsipnya membership, keanggotaan. Partnership, dan regulasi koperasi itu bergantung pada kehendak anggota,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan skema operasional KDMP yang dinilainya tidak sejalan dengan prinsip dasar koperasi.
“Tidak ada koperasi di republik ini yang dibuat oleh model Presiden Prabowo. Yang minjam koperasi, yang nampung uangnya Agrinas. Yang operasikan di bawah oknum tentara, SOP-nya nggak jelas, kemudian minjam ke bank dijaminkan pakai barang negara. Dijaminkan pakai aset negara. Di mana tuh?” jelasnya.
Selain mengkritik KDMP, Syukur turut menyinggung dugaan penyimpangan dalam sejumlah program pemerintah. Menurutnya, seorang pemimpin yang mengetahui adanya pelanggaran seharusnya mengambil langkah tegas.
“Pertanyaan sederhananya, kalau orang tidak punya motif membenarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan memotong tanganmu. Kalau orang punya motif membiarkan kamu mencuri sesuatu, dia akan bikin UU melindungi kamu,” jelasnya.
Ia kemudian mengaitkan pandangan tersebut dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kenapa dia membiarkan proyek MBG itu berjalan? Presiden tahu ada korupsi di situ, motifnya presiden tahu yang mencuri siapa. Presiden tahu siapa yang menyalahgunakan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Lebih lanjut, Syukur menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai arah kepemimpinan saat ini justru membawa Indonesia menuju situasi yang mengkhawatirkan.
“Dibawa ke jurang kehancuran. Nggak dibawa ke mana-mana. Mau dibubarin negara ini, dibubarin oleh Presiden Prabowo sendiri dari caranya memimpin,” kata Syukur.
Oleh karena itu, ia mengaku sulit bersikap optimistis melihat kondisi saat ini. Menurutnya, persoalan utang, kebijakan pemerintah, hingga kinerja kabinet dan DPR menjadi sejumlah alasan yang mendasari pandangannya.
“Apa yang membuat saya optimis? Utang banyak, kebijakan amburadul, presiden nggak punya visi, kabinet gemuk nggak ada guna, DPR banyak nggak ada guna, yang jadi pejabat begundal, maling semua. Brengsek semua,” sebutnya.
Meski menilai masyarakat semakin cerdas, Syukur menyayangkan belum banyak pihak yang berani mengambil langkah untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut.
“Rakyat makin pintar, tapi nggak ada yang bergerak. Yang bodoh juga tambah bodoh, yang pintar tapi nggak memelihara kejujuran. Banyak para kiai dan ulama, mau terima kebodohan ini. Mau palsukan kebenaran di depan mata. Apa yang saya mau optimis?” pungkasnya.
