SURABAYA,BANGSAONLINE.com - Pengamat politik Hendri Satrio menilai komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi salah satu persoalan utama yang harus segera dibenahi.
Hendri bahkan menyebut komunikasi pemerintah saat ini “parah sekali” jika dibandingkan dengan era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia memasukkan persoalan komunikasi sebagai satu dari tiga masalah utama pemerintahan saat ini, selain ekonomi dan hukum.
“Saya menyebut tiga masalah besar di pemerintahan Pak Prabowo itu adalah ekonomi, hukum, dan komunikasi. Komunikasinya parah sekali, tidak seperti zaman Jokowi,” kata Hendri, dikutip Selasa (8/9/2026).
Menurut Hensa, persoalan komunikasi tersebut berkaitan dengan adanya kesenjangan kualitas antara presiden dan sejumlah menteri di bawahnya.
Prabowo, menurutnya cukup sering harus tampil langsung menghadapi persoalan yang semestinya dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan oleh para pembantunya.
“Dan menurut saya salah satu hal yang harus segera diperbaiki adalah gap kualitas antara presiden dengan tim di bawahnya, menteri-menterinya,” ujarnya.
Hendri mengatakan kondisi tersebut membawa konsekuensi politik bagi Prabowo.
Ketika masyarakat kecewa terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah, presiden dinilai menjadi pihak yang paling mudah menerima dampaknya.
“Menurut saya hebatnya presiden saat ini, tapi juga sekaligus kekurangannya, dia terlalu banyak pasang badan atas kekurangan menteri-menterinya,” kata Hensa.
Menurut dia, situasi tersebut membuat kritik publik terhadap pemerintah lebih cepat mengarah kepada Presiden.
“Jadi pada saat rakyat marah, rakyat kesel, yang disalahin presiden, bukan menterinya,” ujarnya.
Hendri kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan pemerintahan Jokowi. Menurutnya, terdapat perbedaan dalam cara beban komunikasi dan kontroversi kebijakan ditangani.
Ia menilai presiden membutuhkan lebih banyak menteri yang mampu berkomunikasi langsung dengan presiden sekaligus berani tampil ketika muncul persoalan.
Keberadaan Teddy Indra Wijaya dapat menjadi salah satu contoh. Teddy disebut kerap tampil memberikan penjelasan ketika pemerintah menghadapi masalah.
“Makanya dia butuh lebih banyak orang yang memang bisa bekerja dan ikut menjaga pemerintahannya, bukan justru menambah beban presiden,” kata Hendri.
Karena itu, Hendri menilai pembenahan komunikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui strategi komunikasi, tetapi juga membutuhkan evaluasi terhadap orang-orang yang menjalankan fungsi pemerintahan.
Menurutnya, kualitas menteri menjadi faktor penting agar presiden tidak terus menjadi pihak yang harus menghadapi sendiri seluruh konsekuensi politik dari kebijakan pemerintah.
