Saifullah Yusuf, Mensos RI
SIDOARJO,BANGSAONLINE.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi kebijakan sosial yang tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri Sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama camat, kepala desa, dan pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengajak seluruh jajaran yang hadir untuk melakukan jihad pemutakhiran DTSEN.
"Saya mengajak Pak Bupati, camat dan kepala desa serta pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo untuk gandeng tangan menghadirkan data yang akurat. Istilah saya itu jihad untuk menghadirkan data yang akurat. Karena data ini sangat strategis dan penting sebagaimana arahan Bapak Presiden,” cetus Gus Ipul.
Sebelumnya, Gus Ipul bersama Bupati Sidoarjo Subandi tiba di lokasi acara sekitar pukul 08.30 WIB. Kegiatan diawali dengan penampilan Tari Remo yang dibawakan Desinta Najwa dan Risadewi Otiva.
Acara berlanjut dengan pidato berbahasa Inggris oleh Rendra Ikwal Putra serta pidato berbahasa Arab yang disampaikan Adinda Della, siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya.
Suasana acara semakin semarak dengan penampilan paduan suara pilar sosial Kabupaten Sidoarjo, paduan suara siswa SRMA 21 Surabaya, serta pembacaan puisi oleh salah satu siswa, Airin.
Dalam pemaparannya, Gus Ipul mengakui masih ditemukan ketidaktepatan data di lapangan yang perlu segera diperbaiki.
Ia menilai pemutakhiran data merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan secara bersama dan konsisten agar kualitas DTSEN terus meningkat.
Gus Ipul juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang mulai melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Data hasil pembaruan tersebut selanjutnya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan diperingkat berdasarkan desil yang valid.
“Sehingga keluarga yang selama ini belum terjangkau dan tidak terbawa dalam proses pembangunan itu akan mendapatkan program yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, dalam rangka pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.
Ia menjelaskan, pemutakhiran DTSEN dapat ditempuh melalui RT dan RW yang dimusyawarahkan di tingkat desa.
Setelah itu, data diinput oleh operator desa, sehingga peran operator desa dinilai sangat strategis sebagai ujung tombak penyediaan data akurat.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan yang memadai kepada operator desa.
“Kita ingin Pak Bupati ya, operator desa ini mendapatkan pelatihan-pelatihan yang cukup. Karena mereka menjadi salah satu yang penting untuk menghadirkan data yang akurat. Ujung tombaknya, disamping RT/RW, operator desa ini penting,” terang Gus Ipul.
Gus Ipul mencontohkan keberhasilan perbaikan data melalui digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi. Tingkat kesalahan data yang sebelumnya mencapai 77 persen berhasil ditekan menjadi 28 persen setelah pembenahan melalui DTSEN.
“Nanti dengan kerja keras lagi dan digitalisasi bansos secara bertahap nanti errornya bisa dibawah 10 atau dibawah 5 persen,” jlentre Gus Ipul.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen jajarannya untuk menyukseskan pemutakhiran DTSEN agar menghasilkan data akurat sebagai dasar penanggulangan kemiskinan.
“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan siap mendukung penuh kebijakan dan arahan Pak Menteri Sosial,” kata Subandi.
Ia menambahkan, Pemkab Sidoarjo akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat integrasi data, serta mengawal implementasi DTSEN di lapangan.
“Sehingga (dengan langkah tersebut) DTSEN benar-benar menjadi alat untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi kerentanan sosial,” kata Subandi.
DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia.
Data ini dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala guna menjaga ketepatan sasaran kebijakan.
DTSEN dibentuk dari penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga menjadi acuan utama penetapan bantuan sosial nasional.
Hingga Januari 2026, DTSEN memuat 289.060.513 data individu yang dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera.
Klasifikasi ini memudahkan pemerintah menetapkan prioritas secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial tepat sasaran sekaligus mendorong kemandirian kelompok yang telah berdaya.
Seiring dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat, pemutakhiran data menjadi kunci agar bantuan sosial tetap tepat sasaran.
Karena itu, Kementerian Sosial membuka partisipasi publik dalam pembaruan DTSEN melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Pada jalur formal, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT atau RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.
Usulan tersebut dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, dilanjutkan pemeriksaan lapangan oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial, sebelum akhirnya ditetapkan oleh kepala daerah.
Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat berperan langsung melalui aplikasi Cek Bansos, pelaporan kepada pendamping Program Keluarga Harapan, layanan Command Center 021-171, serta WhatsApp 08877-171-171.
Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.(cat/van)
