"Kita bekerjasama dengan dinas perdagangan di provinsi, kemudian kita juga meminta kepada konsumen untuk ikut mengawasi. Jadi kita akan giatkan supaya konsumen juga mengadu kepada kita,"ucap dia.
Pihaknya pun berharap para importir yang diberi kemudahan oleh pemerintah melalui Permendag 73/2015 memberi 'imbal balik' dengan menaati kewajiban label berbahasa Indonesia.
"Kita sudah mengatakan kepada pengusaha bahwa kita sudah melakukan deregulasi, sudah memberikan kemudahan, maka pengusaha juga harus memberi imbal balik dengan menaati ketentuan-ketentuan. Jangan sudah diberi kemudahan tetap berusaha dengan memakai cara lama,"tutup dia.
Sebelumnya, Rachmat Gobel menyoroti masih banyaknya barang impor ilegal yang beredar di pasaran, khususnya tekstil, elektronik, dan produk-produk IT. ?Dia mengkritisi kebijakan Kementerian Perdagangan yang malah melonggarkan ketentuan label bagi barang-barang impor di tengah maraknya impor ilegal.
Pihaknya khawatir kebijakan tersebut akan membuat impor ilegal makin mudah menembus pasar Indonesia. Tanpa label berbahasa Indonesia, keterangan dan kualitas barang sulit diketahui masyarakat umum. Dengan begitu, barang murahan berkualitas rendah pun bisa beredar dengan mudah.
Industri lokal bakal dirugikan karena harus berkompetisi dengan barang impor berharga miring, sedangkan masyarakat juga dirugikan karena bisa saja barang berkualitas rendah tersebut membahayakan keselamatan.
Pengawasan akan lebih mudah dilakukan di pelabuhan ketimbang di pasar. Jika barang sudah sampai di pasar, sulit sekali menertibkannya karena ada banyak sekali pasar di Indonesia.
"Kebijakan labelisasi dihapus harus dievaluasi. Jangan sampai memudahkan importir. Ini harus dibicarakan dengan asosiasi-asosiasi.?Kalau semua dikasih relaksasi nanti semua jadi importir, nggak ada yang mau bikin industri di dalam negeri," tandas Gobel beberapa waktu lalu. (detik)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
