Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani bersama Kepala BKPSDM Agung Endro Dwi Setyo Utomo menunjukkan penghargaan BKN Award tahun 2025. Foto: ist.
GRESIK,BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Asluchul Alif tidak akan melakukan mutasi pejabat pada tahun ini pascadilantik Presiden RI Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
“Tahun ini tidak ada mutasi pejabat. Tahun depan tinggal sebentar,” ujar Bupati Yani, Sabtu (28/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa mutasi pejabat baru akan dilakukan pada awal tahun depan, bertepatan dengan dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Saat ini, dirinya bersama wakil bupati dan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah merampungkan penyusunan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menyiapkan uji kompetensi sebagai dasar penempatan pejabat.
“Manajemen talenta dan uji kompetensi untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menempatkan ASN yang berpotensi pada posisi yang tepat, sehingga ada pembanding keduanya,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa program tersebut bertujuan membangun birokrasi yang profesional dan kompeten dengan memetakan talenta ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, potensi, dan integritas, bukan sekadar masa kerja atau kepangkatan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
“Kami melakukan asesmen kompetensi terhadap ASN, termasuk uji kompetensi menggunakan metode seperti wawancara, Leaderless Group Discussion (LGD), dan psikotes untuk pejabat pimpinan tinggi (JPT),” terangnya.
Bupati menyebut, upaya tersebut berbuah hasil. Sebab, baru-baru ini Pemkab Gresik menerima penghargaan BKN Award tahun 2025 jaura 3 nasional.
Bupati memastikan dalam mutasi pejabat tidak ada titip menitip ASN untuk menempati suatu jabatan.
"Tidak bisa, tidak ada titip menitip, agar tak ada transaksi jabatan. Saya itu risih jika mendengar hal itu," tandasnya.
Ia menambahkan dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) manajemen ASN, menjadi salah satu ruang lingkup kinerja pemerintah yang dimonitoring. (hud/van)
