Penolakan Perpanjangan Kontrak Freeport tak Pengaruhi Pembangunan Smelter di Gresik

Karena itu, Falah mengajak pemerintah, khususnya Menteri ESDM agar jangan mau terus terusan dibodohi oleh pihak Freeport. "Sudah saatnya kita menentukan sikap. Tambang di Papua yang dikelola Freeport itu milik kita. Makanya, masyarakat Indonesia harus bisa mendapatkan keuntungan besar dari hasil tambang tersebut," katanya.

Falah berharap, lawatan Presiden RI, Joko Widodo yang akan dilakukan ke AS (Amerika Serikat), atau negara asal Freeport, bisa memecahkan kebuntuhan dalam perpanjangan kontrak dengan Freeport hingga 2041, mendatang. "Saya optimimis Pak Presiden bisa menghasilkan oleh-oleh menggembirakan soal perpanjangan kontrak Freepot untuk kepentingan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Sekedar diketahui, sesuai rencana Freeport ingin menambang di Grasberg (Papua) hingga 2041 atau 20 tahun lagi setelah kontrak berakhir pada 2021.

Untuk itu, Freeport siap menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 15 miliar atau sekitar Rp 210 triliun (dengan kurs Rp 14.000), untuk pengembangan tambang bawah tanah (underground) di Grasberg. Langkah ini dilakukan karena cadangan emas, tembaga hingga perak untuk tambang terbuka (open pit) akan habis pada 2016.

Besarnya dana investasi dianggap penting bagi pemerintah, karena dapat menggerakkan perekonomian nasional khususnya di Papua. Apalagi Freeport telah menyanggupi 11 permintaan yang diajukan pemerintah daerah Papua, 4 permintaan pemerintah pusat. Selain itu, selama keberadaan tambang Freeport di Papua yang luasnya kurang dari 0,02% dari luas total di Papua, Freeport sudah menggelontorkan investasi sekitar US$ 11 miliar.

Sealin itu, Freeport juga telah menyiapkan dana US$ 2,5 miliar untuk menambah ekspansi pabrik smelternya di Gresik, Jawa Timur. Dana sebanyak itu tidak akan terealisasi bila pemerintah tidak memberikan kepastian kelanjutan operasi Freeport di Papua pasca berakhirnya kontrak pada 2021.(hud/rev)