Tak Kunjung Tuntas, FMPN Blitar Unjuk Rasa Desak APH Usut Surat Palsu KPK

BLITAR,BANGSAONLINE.com - Front Masyarakat Petani dan Nelayan (FMPN) Kabupaten Blitar menggelar aksi turun ke jalan Selasa, (19/11/2024).

Mereka menuntut penyelesaian kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2018, yang hingga kini belum terungkap siapa aktor intelektual di baliknya.

Kasus tersebut, telah menjadi alat kriminalisasi terhadap Mohammad Trijanto, aktivis anti-korupsi yang juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPD Jawa Timur.

Koordinator aksi Mohammad Trijanto dalam orasinya menyampaikan, bahwa tujuan mereka adalah untuk mempertahankan demokrasi yang adil dan bebas dari jeratan konspirasi hukum.

Seperti kasus pemalsuan surat yang terjadi pada Oktober 2018 lalu, yang melibatkan nama besar mantan Bupati Blitar Rijanto dan beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Blitar, masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab.

Pihaknya juga menyoroti bagaimana manipulasi hukum ini telah mencemarkan nama baik aktivis antikorupsi Muhammad Trijanto.

"Bahwa apa yang terjadi di Blitar adalah contoh nyata bagaimana hukum bisa digunakan sebagai alat represi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Kami ingin mengingatkan bahwa demokrasi Pancasila yang kita junjung harus dijaga dari tangan-tangan kotor yang ingin membungkam kebenaran," kata Mohammad Trijanto.

Massa yang hadir dalam aksi ini juga menyerukan agar penyelidikan kasus surat palsu KPK dilakukan secara transparan dan tuntas.

"Sudah enam tahun berlalu sejak surat palsu KPK ini diterima, dan hingga sekarang tidak ada kejelasan. Kami mendesak penegak hukum untuk segera mengungkap aktor intelektual yang ada di baliknya," tandasnya.

Selain menuntut pengungkapan kasus pemalsuan surat KPK, massa juga menyerukan agar pemimpin di Blitar lebih transparan dan bertanggung jawab. 

Mereka menekankan pentingnya pemimpin yang tidak hanya menjaga posisinya, tetapi juga berpihak pada rakyat.

Klik Berita Selanjutnya