Kajari Gresik, Nana Riana saat memberikan pembekalan hukum kepada kades di Kecamatan Cerme. FOTO: SYUHUD/BANGSAONLINE.
"Penggunaan DD harus dipampang agar masyarakat tahu. Ini untuk keterbukaan publik. Penggunaan uang negara itu satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Ia lantas mencontohkan kasus korupsi DD yang membelit Kades Roomo, Kecamatan Manyar, Rusdiyanto yang ditangani Kejari Gresik.
Kades akhirnya terbukti korupsi dan masuk penjara akibat korupsi penggunaan DD 2016-2017.
"Untuk itu, kami tak henti-hentinya memberikan pemahaman kepada kepala desa dengan slogan "kenali hukum jauhi hukuman," pintanya.
Ia menambahkan bahwa, orang yang terjerat kasus hukum dan di penjara sangat sengsara. Kebebasannya dicabut.
"Tak bisa bebas bertemu keluarga. Tak bisa bebas ketemu istri. Anak, dan lainnya. Untuk itu saya minta agar hati-hati dalam pelaksanaan anggaran," pungkasnya.
Camat Cerme, Umar Hasyim mengaku bersyukur karena Kajari Gresik, Nana Riana selalu hadir dalam memberikan penyuluhan hukum di wilayah Kecamatan Cerme.
Menurut ia, penyuluhan hukum ini untuk memberikan pembekalan kepada kepala desa, perangkat desa agar hati-hati dalam menjalankan program.
"Agar kades dan perangkat desa paham dalam menjalankan program, dan tugasnya, mulai perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pertanggungjawaban. Agar bapak ibu tak salah," katanya.
Ia menyebutkan, banyak tujuan yang dilakukan bagus, tapi kalau salah maka bisa jadi temuan hukum.
Untuk itu, tambah ia, diharapkan setelah pembekalan, di desa di Kecamatan Cerme tak ada kasus hukum.
"Jangan sampai berhadapan hukum. Nggak salah saja berhadapan dengan kajari merinding, apalagi salah," tutupnya. (hud/git)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
