Kadisperindag Jatim Warno Harisasono tunjukkan foto kemasan beras yang diduga berbahan sintetis. (ft: nisa/BANGSAONLINE)
“Kami tetap akan melakukan pemantauan dan pengawasan meskipun ini masuk ranah hukum. Daerah-daerah yang ada pelabuhannya seperti Gresik, Lamongan harus ketat memantau. Delapan titik pemantauan yang selama ini dipergunakan untuk memantau ternak yang keluar masuk Jatim juga bisa dipakai untuk memantau masuknya beras sintetis ini,” jelas Hari.
Jalur darat juga tak luput dari pemantauan. PPNS pertanian di kota-kabupaten harus terlibat mengawasi di daerah perbatasan. “Nanti pengawasan harus melibatkan polri, balai karantina juga selain pihak-pihak terkait,” pungkas Hari.
Di tempat terpisah, Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan beras sintetis atau berbahan plastik tidak masuk wilayahnya. Tapi dia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur tidak lengah melakukan pengawasan.
"Kami harapkan tidak sampai beredar di sini. Selama ini Jawa Timur sebagai lumbung beras, penyuplai mayoritas kebutuhan beras di Indonesia,” ujar Soekarwo, ditemui di Grahadi.
Kata dia, munculnya beras sintetis dipicu harga beras asli yang melambung dan masyarakat memilih beras harga murah. "Kalau harga beras turun, otomatis yang palsu akan hilang. Tugas kita sekarang, mengembalikan harga beras tidak mahal dan terjangkau," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menekan lonjakan harga beras dengan memotong biaya tinggi tata niaga. Selama ini harga gabah kering dari petani Rp 3.500 per kilogram. Namun jika beras sudah sampai ke pasaran, harganya meningkat hingga Rp 9 ribu per kilogram. (nis/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
