Peta rancangan dapil di Gresik. Foto: Ist
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) yang digulirkan KPU Gresik menjelang Pemilu 2024, menuai pro dan kontra dari pimpinan partai politik (Parpol) di Kota Pudak.
Dimana, KPU Gresik melalui surat bernomor: 777/PL.01.3-BA/3535/2022, tentang rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Gresik pada Pemilu 2024, memberikan 2 opsi rencangan dapil.
BACA JUGA:
- Bapak dan Anak yang Tercebur ke Sungai Sidoarjo-Gresik Belum Ditemukan, Petugas Perluas Pencarian
- Bapak dan Anak Tenggelam ke Sungai Sidoarjo-Gresik, Petugas Lakukan Pencarian
- Diduga Pemicu Kerusuhan H-1 Lebaran, Dua dari Sepuluh Remaja di Gresik Diamankan Polisi
- Rumah di Manyar Gresik Disatroni Rampok, Perhiasan dan Iphone Raib
Opsi pertama, dari 18 kecamatan se Kabupaten Gresik, tetap 8 dapil seperti Pemilu 2019. Sedangkan opsi kedua, 9 dapil.
Ketua DPD Golkar Gresik, Ahmad Nur Hamim, menyatakan lebih sepakat pemecahan dapil. Alasannya, akan lebih efektif jika jumlah kursi disesuaikan secara proporsional dengan teritorial tiap dapil.
"Golkar lebih sepakat jumlah kursi yang proporsional antar dapil. Disamping untuk memperpendek jarak antara konstituen dengan anggota DPRDnya, juga jangkauan teritorialnya lebih efektif.Jumlah desa perdapil tidak lebih dari 40 sd 50 desa," ujarnya saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com, Minggu (28/11/2022).
Wakil Ketua DPRD Gresik ini menyatakan, penambahan dan pengurangan alokasi kursi, mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. "Dasar alokasi kursi, mengacu pada peraturan perundangan," ucapnya.
Ketua DPC PDIP Gresik, Mujid Riduan, menyatakan, lebih memilih tidak ada perubahan jumlah dapil. Meski demikian, ia menilai tidak ada persoalan jika terdapat perubahan baik penambahan maupun pengurangan alokasi kursi di beberapa dapil.
"Kalau kami sikap DPC PDIP Kabupaten Gresik tetap dapil seperti pemilu 2019 8 dapil. Untuk persebaran alokasi harus kita hitung berdasarkan persebaran jumlah penduduk dan ditambahkan di dapil manapun tidak ada masalah. Kan data penduduk kita di Kabupaten Gresik sudah ada berdasarkan data dari KPU,” kata Wakil Ketua DPRD Gresik itu.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPC PPP Gresik, Khoirul Huda, ia mengatakan bahwa skema penataan dapil yang sekarang seperti pemilu 2019 lalu, sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun, jika terjadi perubahan, partai berlambang Ka'bah itu tetap percaya diri dengan langkah strategis yang telah disiapkan.
