Nur Saidah
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Pimpinan DPRD Gresik akhirnya angkat bicara menyikapi pengajuan anggaran Rp13,5 miliar untuk pengadaan 356 motor operasional kepala desa (kades) dan lurah se-Kabupaten Gresik.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, mengaku baru tahu adanya pengajuan anggaran pengadan motor operasional di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2022, pada Kamis (25/8/2022) kemarin.
BACA JUGA:
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
- Bupati dan Wabup Gresik Bagikan Ratusan Paket Sembako untuk Sopir Angkutan Umum
Untuk masing-masing unit motor dialokasikan anggaran Rp38 juta. Sehingga, total anggaran yang dibutuhkan tembus Rp13,528 miliar.
"Kemarin sudah kita rapatkan di banggar. Hasilnya, ya memang belum final," ujar Nur Saidah yang juga Sekretaris DPC Gerindra Gresik, Jumat (26/8/2022).
Menurutnya, sejauh ini pengajuan pengadaan motor operasional kades dan lurah belum ada pembicaraan antara pimpinan DPRD dan Bupatb. Namun, ia berpendapat pengadaan motor operasional tersebut dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
"Kalau pengadaan motor riskan muncul kecemburuan di masyarakat. Tapi, kalau pengadaan mobil desa tidak menimbulkan kecemburuan masyarakat. Masyarakat juga bisa menikmati uang negara. Mobil banyak dibutuhkan untuk antar warga sakit atau berobat ke rumah sakit, antar tamu desa, dan lain-lain," beber istri salah satu kades di wilayah Duduksampeyan ini.
"Saat ini yang terjadi, kades belum dikasih motor saja sudah dihujat warganya," sambungnya.
Ia menyarankan agar pengadaan motor operasional itu diambilkan dari dana desa (DD). "Tapi, saat pandemi Covid-19, hal itu dilarang," pungkasnya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
