Praperadilan Sekdes Cempokorejo Ditolak, Kuasa Hukum Nilai Majelis Hakim Tak Adil
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Gunawan Wihandono
Selasa, 17 November 2020 21:32 WIB
Direktur LBH Lentera Yustisia itu mengungkapkan, dari keterangan yang disampaikan saksi ahli, bahwa penetapan tersangka tindak pidana penggelapan Pasal 362 KUHP tidak serta-merta langsung digunakan untuk menetapkan menjadi tersangka korupsi, karena delik pidananya berbeda.
"Apalagi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 sangat jelas untuk menetapkan tersangka, harus terdapat 2 alat bukti yang sah dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Sedangkan tersangka ini sama sekali tidak pernah dimintai keterangan terkait tindak pidana korupsi," ujarnya.
"Sementara berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, yang berhak menentukan adanya kerugian keuangan negara secara konstitusional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inspektorat berhak mengaudit, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian keuangan negara," imbuhnya.
Meski praperadilannya ditolak, dirinya tetap mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim. Mengingat praperadilan itu tidak menguji pokok perkara, namun hanya secara formil penetapan tersangkanya.
"Praperadilan ini sebagai langkah awal, perjuangan mencari keadilan belum berakhir, nanti pembuktiannya ketika menjalani sidang perkara di Pengadilan Tipikor Surabaya. Di sana nanti diketahui terbukti dan tidaknya terdakwa sesuai fakta-fakta persidangan," tutupnya.
Sebelumnya, Jum'at (6/11) lalu, tersangka Susilo Hadi Utomo melalui kuasa hukumnya mengajukan uji praperadilan di PN Tuban terkait perubahan status dirinya dari tersangka tindak pidana penggelapan menjadi tersangka tindak pidana korupsi. (gun/ian)