Kemendagri Keluarkan Surat Rekom Terkait Netralitas ASN, Salah Satunya kepada Wali Kota Surabaya
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Nanang Fachrurozi
Senin, 02 November 2020 15:35 WIB
Ilustrasi.
Adapun rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah yang belum ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah selaku PPK dan telah dilakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, rinciannya 10 Pemerintah Provinsi (terdapat 16 rekomendasi belum ditindaklanjuti), 48 Pemerintah Kabupaten (terdapat 104 rekomendasi belum ditindaklanjuti), dan 9 Pemerintah Kota (terdapat 11 rekomendasi belum ditindaklanjuti).
Dalam surat rekom itu juga dijelaskan, bahwa PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (nf/rev)