Baru 51 Proyek Masuk ULP, Komisi III DPRD Gresik Warning Pemkab
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Senin, 24 Februari 2020 17:46 WIB
"Komisi III tak ingin molornya 91 paket proyek di tahun 2018 yang baru terbayar di tahun 2019 dengan total tagihan Rp 27,5 miliar lebih kembali terulang di 2020. Makanya, kasus itu menjadi catatan tersendiri kami," jelasnya.
"Kejadian waktu itu menjadi pelajaran kami. Setelah mengevaluasi sejumlah kendala yang kami temukan, termasuk anggaran perencanaan, Makanya, pada Perubahan APBD 2019 kami sepakat anggaran perencanaan untuk proyek 2020 sudah disiapkan. Sehingga, awal tahun 2020 seperti bulan Januari-Februari perencanaan sudah bisa dimulai," terangnya.
Ia meminta agar OPD teknis segera melakukan persiapan lelang proyek lebih awal setelah anggaran untuk perencanaan siap. Sehingga, sudah tidak ada alasan lagi lelang molor gara-gara anggaran perencanaan belum siap.
Dalam kesempatan itu, Asroin juga mengingatkan Pemkab Gresik agar tak mentradisikan pemberian toleransi kepada rekanan yang molor dalam mengerjakan proyek.
"Hal itu akan dijadikan senjata para rekanan untuk meneruskan pekerjaan, meski mereka tahu konsekuensinya denda. Selama ini tradisi seperti itu masih diberlakukan Pemkab Gresik. Tahun 2020 ini, tradisi seperti itu harus tidak ada. Karena akan menjadi preseden tak baik terhadap pelaksanaan proyek di Kabupaten Gresik," pungkasnya. (hud/rev)