Langkah Mahfud MD Mengerem Arus Korupsi
Editor: Redaksi
Minggu, 26 Maret 2023 14:30 WIB
Momentum pemberantasan korupsi bangkit kembali dan hal ini menimbulkan dua reaksi yang berlawanan. Pada satu sisi umumnya publik mendukung data PPATK dibuka. Sedang pada sisi lain sejumlah elit politik menolak PPATK membuka data keruang publik dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan pemilik surat transaksi PPATK.
Umumnya pimpinan dan aktivis partai politik terkejut atas gebrakan Mahfud MD tersebut. Bagaimana selanjutnya mendapatkan dana untuk membeayai kegiatan politik ?. Persoalan dana parpol ini merupakan persoalan tersendiri. Dukungan APBN terhadap parpol selama ini dianggap tidak memadai mengingat luas wilayah negara dan sistem pemilu yang panjang. India dengan penduduk 3 kali lipat periode pemungutan suara jauh lebih cepat. Negara jiran Malaysia juga jauh lebih cepat menghitung hasil pemilu.
Mungkin kita perlu belajar mengelola sistem pembeayaan partai politik dari negara- negara maju, bagaimana membeayai kegiatan politik. Dalam kondisi pendapatan masyarakat yang tergolong rendah, tidaklah realistis parpol semata bersandar pada partisipasi para pendukung atau anggauta partai.
Ada negara yang memberikan “fee sekian persen” kepada aktivis/ pimpinan parpol jika mampu mendatangkan investasi. Contoh lain, di Amerika Serikat , seorang senator bisa memperoleh “dana politik” jika ia berhasil meyakinkan departemen pertahanan untuk menghibahkan persenjataan yang telah habis masa pakainya kepada negara lain.
Penulis merupakan anggota Dewan Pembina MP3I Pusat