Mahasiswa Desak KPK Usut Gibran-Kaesang, Aktivis 98 Minta Mega Tak Diam

Editor: tim
Senin, 24 Januari 2022 22:48 WIB

Ada dua kelompok demo di Gedung Merah Putih KPK. Yaitu para mahasiswa dan aktivis 98. Tampak para pendemo saat melakukan aksi di gedung KPK, Senin (24/1/2022). Foto: detik.com

JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Para mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Merdeka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang (24/1). Di hari yang sama, sejumlah massa Aktivis 98 juga melakukan demo serupa.

Para mahasiswa ini mendukung KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan dua putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.

Para mahasiswa itu sempat menemui perwakilan pegawai KPK untuk memberikan bukti tambahan terakhir praktik rasuah yang diduga dilakukan Gibran-Kaesang tersebut.

"Kami ingin memberikan bukti tambahan kepada pihak KPK untuk mempercepat proses kasus yang dilaporkan saudara Ubedilah Badrun, yaitu sebuah video rekaman pengakuan saudara Kaesang tentang privilege sebagai anak Presiden. Apa yang kami lakukan dilindungi UU," kata Ketua KMM Riki Sandi, Senin (24/1).

Pihak KPK pun menerima. Tanda terima tertulis distempel dari pihak KPK. Pertemuan itu berlangsung pukul 14.55 WIB.

Koalisi Mahasiswa Merdeka ini juga menyerahkan dokumen tambahan berupa Flashdisk yang diduga terkait dengan dugaan keterlibatan Gibran-Kaesang dalam praktik KKN.

Menurut Riki, video tersebut mempertontonkan suatu tindakan pamer kekuasaan, dan sangat bertentangan sengan semangat reformasi 1998.

"Standar etika sudah bermasalah. Seorang anak Presiden berbisnis pada saat ayahnya masih menjabat dan kemudian mengakuinya sebagai suatu privilege. Ini tak dapat kami terima. Kami memandang kasus ini sudah sangat layak untuk ditindaklanjuti," tegasnya lagi.

Para mahasiswa ini mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan dua putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.

Sementara Aliansi Aktivis '98 meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk tidak berdiam diri melihat dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan oleh dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Sebab, pada era reformasi 1998, Megawati Soekarnoputri turut andil besar memperjuangkan Indonesia bebas dari KKN. Untuk itu, Megawati tidak boleh diam menyaksikan kebobrokan oknum penguasa yang terjadi di depan matanya.

Hal itu ditegaskan oleh seorang orator dari Aliansi Aktivis '98 yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang (24/1).

"Kepada Ibu Megawati, dulu kami berjuang bersama Ibu Megawati, tetapi saat ini Ibu Megawati, kalau Ibu Megawati tidak berani melawan KKN, kami menuntut Ibu Megawati bertanggungjawab dunia dan akhirat," tegas sang orator dari atas mobil komando dengan nada menggebu-gebu.

Tak hanya Megawati, orator juga meminta semua mantan-mantan presiden RI untuk tidak berdiam diri melihat dugaan praktik rasuah yang diduga dilakukan oleh anak pejabat negara.

"Jangan mentang-mentang anak presiden semua bisa lu mainin. Buat Mas Gibran, Kaesang, kami melawan! Aliansi Aktivis 98' melawan Gibran dan Kaesang! Ketika KKN ini dilakukan kita semua susah, rakyat sulit, dan mereka menikmatinya," tegasnya lagi.

"Oleh karena itu saya berharap Ibu Megawati mantan presiden RI, Bapak SBY, mantan-mantan presiden, perhatikan gerakan 1998 yang kami menentang jelas tindak KKN," imbuhnya menegaskan.

Dalam aksinya di depan Gedung KPK, pada Senin siang (24/1), Aliansi Aktivis '98 setidaknya membawa sejumlah tuntutan. Pertama, meminta KPK agar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya keadilan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana KKN.

Kedua, meminta Gibran dan Kaesang dipanggil atas dugaan melakukan praktik KKN. Ketiga, meminta KPK terus menjaga independensi dan profesionalitasnya sebagai lembaga penegak hukum.

Terakhir, mengimbau agar pemerintah tidak mengintervensi dugaan atas kasus KKN yang melibatkan kedua putra presiden Jokowi.

Selain berorasi, dalam aksinya, para mahasiswa membentangkan spanduk dan pamflet-pamflet bertuliskan "Usut Tuntas Kaesang Gate", "#SaveUbedillahBadrun", "Semua Sama Di Mata Hukum", "Anak Presiden Nih, Senggol Dong Bos!".

Dalam aksi teatrikalnya, para mahasiswa ini mengenakan masker dibalut solatip dengan tanda silang dan tangan diikat. Menurut mereka, aksi ini merupakan bentuk ketidakberdayaan rakyat yang ingin membongkar praktik rasuah yang diduga dilakukan dua putera Presiden.

Seperti diketahui, Ubedilah Badrun resmi melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK di Gedung Merah Putih Jalan, Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang (10/1).

Dosen Universitas Negeri Jakarta itu menjelaskan, Gibran dan Kaesang, bersama dengan anak petinggi PT SM bergabung membentuk perusahaan yang mendapatkan kucuran dana penyertaan modal.

Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang diduga menjerat anak Jokowi tersebut dianggap Ubedilah sudah sangat jelas karena perusahaan baru bisa mendapatkan suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura jika tidak adanya pengaruh anak Presiden.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis Rp92 miliar. Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden," jelas Ubedilah. Ubedilah meminta KPK menyelidiki kasus dugaan KKN yang melibatkan dua putra Jokowi. (rmol/lan)

1 2 Tampilkan Semua