Rektor Unesa Prof Nur Hasan di Graha Unesa, Surabaya (tengah, foto kiri) dan anggota pimpinan Ombudsman RI Johannes Widijantoro di kantor Ombudsman RI, Jakarta, menandantangani MoU pengawasan pelayanan publik secara online. foto: istimewa
Agus menambahkan, MoU akan diikuti dengan perjanjian kerja sama (PKS) antara Ombudsman RI Jawa Timur dengan Unesa. Di antaranya, permagangan mahasiswa Unesa dalam program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di kantor Ombudsman.
Kemudian penempatan Pojok Ombudsman di Perpustakaan Unesa, pembukaan posko pengaduan pelayanan publik di lembaga bantuan hukum (LBH) Unesa, pendampingan zona integritas Unesa menuju PTNBH, dan kerja sama lainnya.
''Kolaborasi ini menjadi Ombudsman dan Unesa tidak berjarak lagi sehingga bisa secepatnya dilaksanakan penandatanganan PKS. Saya targetkan awal tahun depan sudah ada PKS itu dan kerja sama bisa dilaksanakan,'' kata mantan wartawan ini.
Penandatanganan MoU itu merupakan kerja panjang Ombudsman RI Jawa Timur. Diawali pada September 2021 ketika perwakian dari Ombudsman RI menemui Rektor Unesa Prof Nur Hasan beserta jajarannya di ruang kerjanya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya Barat.
Saat itu, Prof Nur Hasan sangat antusias dengan usulan kerja sama tersebut. Dan, diharapkan dapat segera ditandatangani MoU-nya. Dia juga mengatakan, kerja sama itu merupakan realisasi program MBKM yang menjadi andalan Kemendikbud di era Menteri Nadiem Makarim. (mdr/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
