Terlibat Pesta Miras, Oknum Kader Hanura Bakal Dipecat Usai Munaslub

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Ketua DPC Hanura Kota Surabaya, Dawud Budi Sutrisno meminta DPP Hanura menindak tegas oknum yang mencemarkan nama baik partai Hanura terkait pesta miras yang dilakukan petinggi DPD Hanura Jawa Timur.

Dawud mengatakan, DPP Hanura harus mencabut Kartu Tanda Anggota (KTA) oknum yang terlibat pesta miras. Artinya, harus diberhentikan atau di nonaktifkan dari keanggotaan partai. Hal itu sudah diatur dalam AD/ART pasal 7 ayat 3 tentang sanksi organisasi.

“Jadi pelanggaran berat yang sifatnya mencemarkan nama baik partai atau merusak citra partai harus diberikan sanksi pemberhentian dari partai, artinya ini langsung harus dicabut dari keanggotaan partai,” katanya saat jumpa pers di kantor DPC Hanura Surabaya, Senin (19/12).

Dirinya menyebut, pemecatan oknum yang terlibat pesta miras tersebut akan dilakukan DPP pusat setelah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan dilakukan tanggal 21 Desember 2016 di Jakarta.

“Yang mengundang langsung dari bapak Wiranto (ketua umum DPP Hanura). Artinya, DPC yang diakui adalah DPC yang ada di Ngagel ini, jadi belum ada pergantian pengurus DPC Surabaya sampai saat ini,” akuinya.

Lebih lanjut, mantan ketua DPRD Sidoarjo periode 2009-2014 ini menegaskan, secara otomatis Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang digelar Eddi Rahmat di salah satu hotel di Surabaya beberapa hari yang lalu terbilang cacat hukum atau tidak sah. “Jadi DPC yang sah ya DPC yang ada di ngagel ini tidak ada yang lain,” lanjutnya.

Sekertaris DPC Hanura Kota Surabaya Agus Santoso mengaku, pemberhentian untuk pencabutan KTA oknum yang terlibat pesta miras tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Wiranto. Dari rekomendasi itu nantinya surat pemberhentian tersebut akan langsung ditangani oleh Organisasi, Kaderasi dan Keanggotaan (OKK) dan Korwil Jatim partai Hanura.

“Jadi surat pemecatan itu akan dilakukan perkiraan tanggal 27 Desember setelah Munaslub karena surat pemecatan itu harus mendapat tanda tangan dari ketua umum dan sekjen dari partai Hanura,” tandasnya.

Sementara belakangan beredar kabar adanya rekomendasi Rapat Kerja Daerah (Rakerda ) I, DPD Partai Hanura Jatim yang memutuskan ‘menolak’ diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Menurut Agus, harusnya penolakan ini tidak terjadi, karena diselenggarakannya Munaslub adalah arahan Ketua Umum Wiranto, maka jika terjadi penolakan dianggaponya sama dengan melawan alias makar.

“Itu sama saja dengan makar, karena mereka tidak mengindahkan instruksi DPP, karena hasil Rapimnas, Ketum Wiranto memutuskan untuk segera Munaslub tanggal 21 Desember 2016,” ucapnya.

Agus mengatakan bahwa upaya penolakan yang tertuang dalam rekomendasi Rakerda di DPD Jatim merupakan bukti telah terjadi intrik-intrik politik yang kasar bahkan menurutnya sangat kotor, oleh mereka yang SK nya produk PLH.

“Ini intrik-intrik politik yang dilakukan oleh mereka yang mendapatkan SK produk Plh, kalau tidak salah ada 5 provinsi yakni Bali, Jatim, Papua, Sumut, dan Lampung, dan inilah yang dipersoalkan pak Ketum, karena berpotensi memecah belah, makanya ada rapimnas kemarin itu, karena gelagat itu tercium DPP,” tambahnya.

Dia juga menerangkan alasan diselenggarakannya Munaslub tanggal 21 Desemeber 2016, yang disampaikan oleh Ketum Wiranto. “Alasannya Ketum, tanggal itu mengikuti agenda Presiden, karena rencananya mau hadir, disamping itu pak ketum yang saat ini menjabat sebagai Menko juga banyak agenda,” terangnya.

Di sisi lain, Agus juga masih bersukur karena aksi penolakan terhadap Munaslub Partai Hanura hanya disampaikan oleh 5 DPD dari 34 DPD se-Indonesia. “Tapi dari jumlah total 34 DPD, untungnya baru 5 yang dikondisikan seperti itu, isu yang beredar, 5 DPD itu termasuk Jatim, masing-masing harus bisa mengkondisikan 4 DPD, karena ditargetkan bisa menggaet 20 DPD, ini permainan politik kasar banget,” sambungnya.

Namun Agus mengaku maklum terhadap upaya penolakan yang dilakukan terkait akan diselenggarakannya Munaslub, karena bakal mengancam posisi pengurus DPD yang SK nya produk Plh.

“Dampaknya jelas, jika hasil Munaslub memposisikan kembali pak Wiranto sebagai Ketum, maka semua SK produk Chaerudin sebagai wakil ketua DPP yang kala menjabat Plh, akan terancam semua, karena otomatis tidak berlaku,” tegasnya.

Oleh karenanya Agus meminta kepada Kelana Aprilianto Ketua DPD Hanura Jatim untuk segera merevisi rekomendasi Rakerda I yang memuat soal penolakan Munaslub itu. “Harusnya pak Kelana ikuti arahan Ketua Umum, jangan malah melawan, risikonya besar, karena bisa sampai pemecatan,” pungkasnya. (lan/rev)