Untuk mencegah agar PSK tersebut tidak kembali menjajakan diri pascapenutupan, pihaknya menegaskan harus ada pengawasan berlapis. Mulai dari tingkat Satuan Polisi Pamong Praja (§atpol PP) hingga aparat kepolisian. Ketika sudah tidak ada tempat dan fasilitas, kata dia, para PSK sudah tidak bisa menjual diri lagi karena sudah tegas dilarang.
Para PSK, kata dia, juga akan dipulangkan ke kampung halaman. Namun ia menekankan pengawasan pascapenutupan Dolly juga harus terus dilakukan, misalnya operasi yustisi. Jika masih ada yang nekat melanggar, aparat harus bertindak tegas dengan menangkapnya seperti yang terjadi di bekas lokalisasi Sememi beberapa waktu lalu.
"Apalagi PSK nya sudah menerima uang kompensasi dan diantar pulang ke kampung halamannya. Mereka masih beruntung dibandingkan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan orang Surabaya tetapi terkena razia namun tidak dapat kompensasi," ujarnya.
Sementara itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta tidak ada sweeping yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) ke tempat prostitusi tersebut. Pasalnya, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah aparat kepolisian. Ketua FKUB, Chalini mengatakan, meski pihaknya tidak punya kewenangan dalam menyikapi penutupan lokalisasi, tapi pihaknya berkewajiban menyerukan agar tidak terjadi benturan antar masyarakat.
Terlebih saat ini menjelang bulan puasa. Selama bulan suci ini, pihaknya berharap agar warga muslim, khususnya yang ada di sekitar lokalisasi Dolly, dapat menjalankan ibadah puasa dengan aman dan tenang. “Kalau Dolly ditutup, kami sepakat, kami dukung pemkot. Tapi ormas-ormas jangan lakukan sweeping di tempat hiburan maupun lokalisasi. Biarkan aparat penegak hukum yang bergerak,” ujarnya usai pengukuhan FKUB 2014-2017 di gedung Balai Kota Surabaya kemarin.
Pengukuhan ini, diserahkan langsung pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini dalam sambutannya dihadapan pengurus FKUB menyatakan, pihaknya prihatin atas kenakalan remaja saat ini. Sehingga, dia membentuk satuan petugas (satgas) khusus yang menangani persoalan remaja.
Menurut dia, kenakalan remaja ini bukan hanya disebabkan lingkungan sosial, tapi juga dampak dari teknologi. “Tantangan ke depan sangat berat, apalagi tahun depan AFTA (ASEAN Free Trade Area) mulai diberlakukan. Kita harus bersaing baik secara intektual agar tidak kalah dengan luar negeri,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
