Kabid Perizinan BPPM, Farida Haznah Ma'ruf
Sementara Kepala Bidang Perizinan dan Penanaman Modal BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik, Farida Haznah Ma'ruf mengakui, kalau target pendapatan yang dipatok DPRD kepada BPPM untuk sektor IMB dan HO sebesar Rp 200 miliar sangat tidak rasional. Sebab, target itu sangat tinggi. Sebab, potensi yang bisa digali oleh BPPM tidak bisa sebesar itu.
Karena itu, Farida mengaku sangat mendukung angkah anggota Komisi B DPRD Gresik, Faqih Usman, yang minta dirasionalisasikan pendapatan dan program-program di APBD 2016. "Saya sangat setuju dengan rasionalisasi itu," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 900 miliar lebih di APBD 2016, tidak bisa tercapai. Dari target sebesar itu yang bisa dipenuhi Pemkab Gresik hanya kisaran Rp 786 miliar. " Sehingga, ada losing(kehilangan) pendapatan sebesar Rp 114 miliar lebih," kata anggota Komisi B (keuangan dan perekonomian) DPRD Gresik, Faqih Usman, Minggu(21/8). Menurut dia, jebloknya PAD Pemkab Gresik di APBD tahun 2016 terjadi di beberapa sektor.
Di antaranya, retribusi IMB(izin mendirikan bangunan) dan HO (izin gangguan) di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) yang ditarget sebesar Rp 200 miliar di APBD 2016, namun hanya bisa tercapai Rp 115 miliar. Lalu di Dishub (Dinas Perhubungan). Dari sektor retribusi parkir Rp 9 miliar(parkir berlangganan), hanya mampu dicapai Rp 2 miliar.
Retribusi kepelabuhanan di Dishub, dari target Rp 6 miliar di APBD 2016 tidak bisa dicapai, karena adanya regulasi UU (Undang-Undang) Nomor 15 tahun 2014, tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan. Dan, sektor sewa lahan pengairan(reklamasi) yang ditangani BPPM, dari target Rp 16 miliar pada APBD 2016 di sektor tersebut, juga tidak bisa dipenuhi. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
