Kabid Perizinan BPPM, Farida Haznah Ma'ruf
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tudingan sejumlah anggota DPRD kalau jebloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Gresik di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2016, karena rendahnya kinerja SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menangani pendapatan, mulai mendapatkan perlawanan. Para pejabat SKPD, khususnya yang menangani pendapatan mulai melakukan perlawanan. Mereka balik menuding kalau DPRD asal-asalan dalam menentukan target PAD.
"Kami justeru menyesalkan DPRD yang terkesan asal-asalan dalam menentukan target PAD," kata salah satu pejabat SKPD di lingkup Pemkab Gresik, Senin(22/8).
Ditegaskan dia, DPRD Gresik selama ini ketika pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saat membahas pendapatan selalu memberikan target besar. Namun, DPRD tidak memiliki data pembanding saat menentukan target pendapatan. Misalnya, sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), parkir, BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan), dan sektor lainnya.
Ketika menentukan sektor pendapatan tersebut, kata pejabat tersebut, DPRD asbun (asal bunyi). "Mereka tidak punya data riil kalau sektor A sektor B dan lainnya bisa digali (didapat) sekian dalam setahun dengan alasan logis," tuturnya.
Namun, kenyataannya mereka tidak memiliki data itu. Anehnya,DPRD terkesan selalu memaksakan kehendak. "Kita selama ini selalu dipaksa dalam penentuan target PAD. Padahal, dalam hati kita tidak mungkin tercapai. Karena tidak ingin ramai, ya kita turuti saja," terang dia.
Kerena itu, tambah pejabat tersebut, jangan disalahkan kalau target pendapatan tahun ini anjlok. " Ya wajar anjlok. Wong potensi yang kami gali gak sesuai dengan target," pungkas dia.
Sementara Kepala Bidang Perizinan dan Penanaman Modal BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) Pemkab Gresik, Farida Haznah Ma'ruf mengakui, kalau target pendapatan yang dipatok DPRD kepada BPPM untuk sektor IMB dan HO sebesar Rp 200 miliar sangat tidak rasional. Sebab, target itu sangat tinggi. Sebab, potensi yang bisa digali oleh BPPM tidak bisa sebesar itu.
Karena itu, Farida mengaku sangat mendukung angkah anggota Komisi B DPRD Gresik, Faqih Usman, yang minta dirasionalisasikan pendapatan dan program-program di APBD 2016. "Saya sangat setuju dengan rasionalisasi itu," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp 900 miliar lebih di APBD 2016, tidak bisa tercapai. Dari target sebesar itu yang bisa dipenuhi Pemkab Gresik hanya kisaran Rp 786 miliar. " Sehingga, ada losing(kehilangan) pendapatan sebesar Rp 114 miliar lebih," kata anggota Komisi B (keuangan dan perekonomian) DPRD Gresik, Faqih Usman, Minggu(21/8). Menurut dia, jebloknya PAD Pemkab Gresik di APBD tahun 2016 terjadi di beberapa sektor.
Di antaranya, retribusi IMB(izin mendirikan bangunan) dan HO (izin gangguan) di BPPM (Badan Perizinan dan Penanaman Modal) yang ditarget sebesar Rp 200 miliar di APBD 2016, namun hanya bisa tercapai Rp 115 miliar. Lalu di Dishub (Dinas Perhubungan). Dari sektor retribusi parkir Rp 9 miliar(parkir berlangganan), hanya mampu dicapai Rp 2 miliar.
Retribusi kepelabuhanan di Dishub, dari target Rp 6 miliar di APBD 2016 tidak bisa dicapai, karena adanya regulasi UU (Undang-Undang) Nomor 15 tahun 2014, tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan. Dan, sektor sewa lahan pengairan(reklamasi) yang ditangani BPPM, dari target Rp 16 miliar pada APBD 2016 di sektor tersebut, juga tidak bisa dipenuhi. (hud/ns)
