PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rapat perdana Pansus Kopi Kapiten dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh anggota pansus untuk mengungkap brending kopi asal Kabupaten Pasuruan yang menelan anggaran puluhan miliar tersebut.
Rapat yang dimulai pukul 13.00 dan selesai pukul 15.30 WIB itu terfokus pada seputar alokasi anggaran, status branding, serta nilai manfaat bagi para petani kopi.
BACA JUGA:
- Soal Revisi UU Penyiaran, Lujeng dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Kirim Surat Penolakan
- Lujeng Anggap Pembahasan Pansus DPRD Kabupaten Pasuruan Tak Transparan
- Giliran Sejumlah LSM dan Ormas Desak Warung Karaoke di Gempol 9 Tutup
- Terkesan Ditelan Bumi, Ormas GAIB Pertanyakan Perkembangan Kopi Kapiten dan Kasus Hasani
Dalam tujuh tahun terakhir, Pemkab Pasuruan cukup getol mempromosikan brand yang ternyata membawahi brand-brand kecil milik petani. Berbagai kegiatan dilakukan seperti pameran dan promosi yang menelan anggaran fantastis.
Rapat Pansus Tata Kelola Kopi Kapiten yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Najib, itu bertujuan mengetahui latar belakang Kopi Kapiten. Dalam rapat, terungkap branding Kopi Kapiten sejak tahun 2015 hingga 2023 mendapat anggaran sebanyak Rp10 miliar.
"Pansus Kopi Kapiten tujuannya untuk mengetahui latar belakang kapiten ini apa. Sehingga nanti kami melakukan kroscek dengan data yang sudah kami himpun barusan," jelas politikus PKS ini.
Anggota pansus dari Fraksi Gerindra, Kasiman, menyebut dana yang digelontor pemerintah untuk kepentingan Kopi Kapiten selama ini tidak main-main. Nilainya sesuai DPA, mencapai Rp10,35 miliar. Angka tersebut akumulasi selama 2015 hingga 2023.
"Yang jadi persoalan, adakah regulasi apa yang mendasari pemerintah cukup berani membuat fokus kebijakan untuk Kopi Kapiten. Lebih-lebih logonya ada wajah mantan bupati," kata Kasiman.
Dalam RPJMD, lanjut Kasiman, tak ada arah kebijakan pemerintah yang terfokus pada sektor perkopian. Tapi faktanya, ada gelontoran anggaran sebesar itu.
"Bisa saja pemkab mendukung sektor pertanian lain. Misalnya saja untuk pertanian padi, jagung, tebu, atau tembakau," cetus Kasiman.
"Kita semua mengetahui kebaradaan Kopi Kapiten ini hanya brand, tidak punya otoritas produksi, tak punya kebun. Ini kan sama halnya pemerintah membiayai Alfamart atau Indomaret yang tak punya kebun tebu, tapi jualan gula, tak punya kebun semangka, tapi jualan buah-buahan," sindir Kasiman.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lilik Widji, mengatakan bahwa pihaknya tak hanya menganggarkan untuk para petani kopi. Menurutnya, Rp10 miliar tersebut diberikan kepada 8 kecamatan yang memiliki potensi kopi.
Lilik juga menjelaskan ada sebanyak 163 kelompok tani dari 8 kecamatan Kabupaten Pasuruan memiliki brand sendiri-sendiri.
"Namun tetap di atas brand kelompok tani tersebut di atasnya masih ada logo Kopi Kapiten," bebernya.
Soal arah kebijakan pemerintah, menurut Lilik, pernyataan Kasiman tidak sepenuhnya benar. Ia menyebut dalam RPJMD arah kebijakan pemerintah soal sektor itu sudah cukup jelas. Kendati memang tak secara spesifik mengulas soal perkopian.
"Dalam RPJMD ada program peningkatan produksi perkebunan. Memang yang namanya program kegiatan itu tidak berbunyi komoditas tertentu," kata Lilik.
