"Bisa saja pemkab mendukung sektor pertanian lain. Misalnya saja untuk pertanian padi, jagung, tebu, atau tembakau," cetus Kasiman.
"Kita semua mengetahui kebaradaan Kopi Kapiten ini hanya brand, tidak punya otoritas produksi, tak punya kebun. Ini kan sama halnya pemerintah membiayai Alfamart atau Indomaret yang tak punya kebun tebu, tapi jualan gula, tak punya kebun semangka, tapi jualan buah-buahan," sindir Kasiman.
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lilik Widji, mengatakan bahwa pihaknya tak hanya menganggarkan untuk para petani kopi. Menurutnya, Rp10 miliar tersebut diberikan kepada 8 kecamatan yang memiliki potensi kopi.
Lilik juga menjelaskan ada sebanyak 163 kelompok tani dari 8 kecamatan Kabupaten Pasuruan memiliki brand sendiri-sendiri.
"Namun tetap di atas brand kelompok tani tersebut di atasnya masih ada logo Kopi Kapiten," bebernya.
Soal arah kebijakan pemerintah, menurut Lilik, pernyataan Kasiman tidak sepenuhnya benar. Ia menyebut dalam RPJMD arah kebijakan pemerintah soal sektor itu sudah cukup jelas. Kendati memang tak secara spesifik mengulas soal perkopian.
"Dalam RPJMD ada program peningkatan produksi perkebunan. Memang yang namanya program kegiatan itu tidak berbunyi komoditas tertentu," kata Lilik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
