Suasana Raker Komisi III DPRD Situbondo dengan PPK Tol Probowangi, OPD terkait, dan beberapa kades terdampak tentang pembebasan TKD. Foto: SYAIFUL BAHRI/ BANGSAONLINE
SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Komisi III DPRD Situbondo menggelar rapat kerja (raker) dengan pejabat pembuat komitmen (PPK) Jalan Tol Probowangi, sejumlah kepala desa terdampak, serta OPD terkait di ruang paripurna, Rabu (9/5/2024) kemarin.
Raker ini membahas masalah tanah kas desa (TKD) yang belum kelar pembebasannya, hingga keluhan terhadap PPK tol yang dianggap tidak profesional.
BACA JUGA:
- Sibuk Kunker, Kantor DPRD Situbondo Sepi, Masyarakat Kecewa
- Polemik Wisata Karaoke di Eks Lokalisasi Gunung Sampan, Begini Respons Wakil Bupati dan Dewan
- DPRD Situbondo Sebut Pemkab Irasional soal Carut-Marut Honorer Nakes
- 1,8 Ribu Ha Lahan Tak Produktif Akibat Belerang, DPRD Situbondo Inisiasi Bangun Waduk Samir
Ketua Komisi III, Arifin, mengatakan raker ini tindak lanjut pengaduan dari beberapa kades terkait masalah TKD yang belum dibebaskan.
"Kami menginginkan PPK tol itu sikapnya lebih profesional, lebih aktif, bagaimana TKD yang terdampak, pembangunan tol bisa segera diselesaikan," Kata Arifin kepada sejumlah wartawan.
Arifin menjelaskan bahwa dalam raker itu muncul masalah baru yang mengejutkan. "TKD Desa Kalianget belum dibebaskan, akan tetapi sudah digarap oleh kontraktornya, ini menyalahi aturan," cetus Arifin.
Menyikapi pengerjaan tol yang telah dilaksanakan di Kalianget meski belum ada pembebasan lahan, Komisi III akan turun lapangan.
"Karena ada masalah baru, tanah sudah digarap tapi belum dibebaskan, kami akan turun lokasi, dan ada kerusakan jalan akibat kendaraan proyek," tegasnya.
