Serah terima obat tolak angin yang dilakukan Ketua LSM MDW kepada Kasatreskrim Polres Sampang. Foto: MUTAMMIM/ BANGSAONLINE
"Tidak mungkin berkas laporan hilang, semuanya pasti ada," ucapnya.
Sementara itu, pelapor dari LBH Janur merasa heran dari hasil penanganan Tipikor Polres Sampang yang tidak menemukan unsur pidana dalam penggelapan bansos PKH. Sebab, KPM saat diperiksa mengaku tidak pernah menerima sepeser pun dari bantuan tersebut.
"Tidak mungkin kalau memang tidak ditemukan tindak pidananya, sedangkan KPM sendiri tidak pernah menerima bantuan itu," kata Ketua LBH Janur, Andi Subahri.
Ia juga menilai ada kejanggalan pascapenerbitan SP2HP ketiga oleh penyidik karena berdekatan dengan pergantian jabatan Kasatreskrim Polres Sampang.
"Sepertinya SP2HP itu dikebut oleh penyidik karena ada pergantian kasat baru," ujarnya.
Menyikapi hal itu, LBH Janur akan menempuh jalur lain untuk mengkaji ulang kasus yang dilaporkan. Andi menegaskan, hasil dari penanganan polisi masih tetap merugikan masyarakat.
"Kalau memang tidak ada tindakan pidana, secara otomatis masyarakat yang dirugikan. Tetapi kami bersama tim LBH Janur akan mengakaji ulang kasus ini," pungkasnya. (tam/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
