Suasana FGD yang digelar anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
“FGD ini penting dilakukan sebagai modal Syafiuddin, untuk dibawa ke kursi DPR pusat”, ungkapnya.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UTM, Yudi Widagdo Harimurti, menyebut DPR RI mengusulukan UU presiden, karena 7 lembaga negara lainnya memiliki UU tersendiri, hanya lembaga presiden yang tidak memiliki UU, sehingga perlu inisiatif DPR RI mengajukan UU lembaga presiden.
"DPR mengusulkan UU presiden, karena semua lembaga memiliki UU seperti DPR, MPR, MA dan lainnya, hanya lembaga presiden yang tidak memiliki UU, maka perlu lembaga DPR mengajukan UU," paparnya.
Sedangkan Wakil Rektor III, Mufarrijul Ikhwan, meminta penguatan UU investasi, yaitu untuk pengutan bagi investor nasional, sehingga kasus yang terjadi di kabupaten Morowali Utara Propinsi Sulawisi Utara dimana investor asing mengusaian saham sampai 66,72 persen, agar tidak terjadi di daerah lain.
Menanggapi hal itu, Syafiuddin mengaku siap menampung segala aspirasi dari para dosen Fakultas Hukum UTM.
“Banyak sekali masukan dan saran yang diberikan dari para dosen hukum saat ini. Ini tentunya, akan kami sampaikan nanti saat untuk di bahas sehingga bisa menjadi acuan dan referensi kita bersama tentang pentingnya fungsi legislasi anggota DPR,” pungkasnya. (ida/uzi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
