Anggaran Dianggap Minim, Ketua Komisi B Khawatir Tema APBD Jatim 2022 Sulit Terwujud

Sedangkan khusus untuk pertanian, lanjut Aliyadi, diarahkan untuk Jatim Agro dan dialokasikan sebesar Rp239.822.687.705,00. pada dinas perkebunan, dinas peternakan, dinas pertanian, dan ketahanan pangan beserta 3 UPT BLUD akan melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Kemudian untuk Kehutanan, diarahkan untuk Jatim Agro dan Jatim Harmoni dan dialokasikan untuk Dinas Kehutanan sebesar Rp251.826.470.000,00. dengan prioritas Tata Kelola Hutan Produksi dan Ekolabeling Hutan Rakyat Perhutanan Sosial Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat CDK wilayah, APP bidang kehutanan, tata kelola dan usaha kehutanan CDK wilayah.

Lalu untuk Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendukung Jatim Agro dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim beserta 3 UPT yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebesar Rp386.832.399.087,00.

"Prioritasnya adalah untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, penyempurnaan dan perbaikan pelabuhan perikanan, pengawasan perairan laut, pengembangan perikanan tangkap, pemberdayaan masyarakat pesisir, budi daya perikanan, dan pembangunan dermaga dan sarpas di pelabuhan perikanan Puger," urai Aliyadi.

Ia mengakui bahwa capaian produksi beras Jatim sejatinya tak terpengaruh dengan kebijakan politik anggaran Pemprov Jatim, karena ditunjang ketersediaan infrastruktur pertanian yang cukup memadai, sehingga tak bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemprov Jatim di sektor agrobis. Aliyadi berujar, persoalan krusial yang dialami petani di Jawa Timur yang tak kunjung teratasi oleh Pemprov Jatim adalah ketersediaan pupuk bersubsidi.

"Makanya kami khawatir tema APBD Jatim 2022 tak akan maksimal karena kurang didukung dengan politik anggaran yang memadai. Sebagus apapun program kalau tak ada anggaran tentu sulit terealisasi,bkarena jalan dan hasilnya pasti tak sesuai dengan target," paparnya. (mdr/mar)