Pelaksana tugas (Plt) Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, saat membagikan KKS kepada warga yang berhak.
NGANJUK, BANGSAONLINE.com - Kunjungan kerja Menteri Sosial, Tri Rismaharini, di Kabupaten Nganjuk langsung ditindaklanjuti pemerintah daerah setempat. Sebab, dalam kunjungannya, Risma -sapaan mensos- mendapati sejumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, langsung menggelar rapat terbatas yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ngajuk, M Yasin. Rapat itu melibatkan Kepala Dinas Sosial Nganjuk, BRI Cabang Nganjuk, serta sejumlah pihak terkait.
BACA JUGA:
- Khofifah Sapa Pilar Sosial Jatim: Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana Kunci Pengentasan Kemiskinan
- Tim Kurator Balai Harta Peninggalan Surabaya Gali Potensi Harta Pailit PT RRI
- Mensos Risma Kunjungi Rumah Balita Korban KDRT di Situbondo
- Risma Minta Masyarakat Bantu Kemensos untuk Perbaiki Data Penerima Bansos
"Jadi permintaan Bu Menteri sudah kita realisasikan, menyerahkan KKS kepada yang berhak," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (23/11).
Ia menuturkan bahwa teguran dari Mensos bakal menjadi bahan koreksi, karena kendala soal program pemerintah itu ada pada regulasi BRI Cabang Nganjuk. Marhaen berharap, kejadian seperti itu tidak kembali terulang di lain waktu.
"Saya harap dengan kejadian ini menjadi pelajaran, agar tidak terulang kembali," tuturnya.
Sementara itu, pihak BRI Cabang Nganjuk hingga saat ini belum ada yang mau dikonfirmasi terkait hal tersebut. (raf/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
