KEDIRI,BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menaruh perhatian terhadap perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang banyak dikeluhkan warga karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Ketidaksesuaian posisi desil dengan kondisi ekonomi secara riil berpotensi membuat penyaluran program bantuan sosial pemerintah tidak tepat sasaran, sebagaimana banyak menjadi perbincangan publik.
Bupati Dhito mendorong jajarannya mengawal proses perbaikan data desil agar sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui Dinas Sosial, sosialisasi dilakukan secara masif agar warga mengetahui mekanisme pembaruan atau perbaikan data desil.
"Harapan Mas Dhito database kita terkait kemiskinan betul-betul sesuai dengan kondisi riil yang ada di masyarakat supaya tidak terjadi bantuan salah sasaran," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono usai pembekalan tenaga pendamping sosial pada Rabu (9/9/2026).
Dalam melakukan perbaikan data tersebut, lanjut Subur, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan peran aktif masyarakat.
Karena itu, dalam kegiatan sosialisasi pihaknya juga melibatkan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
"Pendamping PKH yang jumlahnya 190 orang dan biasa bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, akan terjun memberikan pemahaman kepada warga tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembaharuan desil," ucap Subur.
Menurut Subur, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memperbarui desil. Pertama, secara daring melalui aplikasi Cek Bansos dari Kementerian Sosial RI yang dapat diunduh melalui ponsel berbasis Android.
Melalui aplikasi tersebut, warga secara mandiri dapat memasukkan data dan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga.
"Harapannya pengisian data dilakukan secara jujur sesuai kondisi riil," pesan Subur.
Kemudian, bagi warga yang terkendala melakukan pengisian data secara mandiri, dapat menggunakan cara kedua secara luring dengan mendatangi kantor desa setempat. Proses perubahan data akan dibantu melalui operator SIKS-NG.
"Tapi data dan dokumen pendukung harus disiapkan, karena di situ ada yang harus diisi seperti masalah data kependudukan, kepemilikan aset," tambahnya.
Selain dua langkah tersebut, pembaruan data juga dapat dilakukan melalui laman BPS. Subur menegaskan, usulan dan pembaruan data yang diajukan warga melalui desa maupun aplikasi tetap berpeluang mengubah posisi desil.
Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen membantu dan memfasilitasi warga yang ingin melakukan pembaruan data desil ketika dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi secara riil.
"Pembaruan desil itu akan keluar 4 kali dalam setahun atau setiap tiga bulan sekali," pungkasnya. (uji/van)
