Asroin Widiana
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Fraksi Golkar DPRD Gresik memberikan atensi khusus terhadap kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Gresik. Baik jalan kabupaten, maupun eks jalan poros desa (JPD).
Fraksi Golkar meminta kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani menambah porsi anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022.
"Biar yang ter-cover perbaikan makin banyak," ucap Anggota Fraksi Golkar DPRD Gresik, Asroin Widiana kepada BANGSAONLINE.com, Minggu (17/10/2021).
Asroin menilai, porsi anggaran yang dialokasikan tiap tahun untuk perbaikan jalan sangat minim. "Sehingga pencapaian untuk penuntasan perbaikan jalan dirasa akan sangat lama dan tidak jelas kapan selesainya," cetus Ketua Komisi III yang membidangi pembangunan ini.
Padahal, infrastruktur jalan merupakan salah satu sarana vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Infrastruktur jalan yang layak akan mempermudah aktivitas perekonomian dan lalu lintas.
Karena itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan porsi anggaran sebesar Rp 400 miliar per tahun jika ingin perbaikan jalan kabupaten lebih cepat tuntas.
"Selama 3 tahun terakhir ini porsi anggaran untuk jalan masih berkisar tidak lebih dari Rp 200 miliar per tahun," ungkapnya.
Sedangkan untuk penanganan JPD yang kini menjadi wewenang DPUTR, ia mengusulkan agar dialokasikan anggaran tersendiri.
Ia juga meminta pemkab untuk menyosialisasikan terkait peralihan penanganan JPD dari pemdes ke pemkab. "Hal ini agar pemerintahan desa (pemdes) memahami status ruas jalan JPD di wilayahnya masing-masing, karena hal ini berkaitan dengan alokasi dana desa (ADD), atau pendapatan desa lainnya yang biasanya dipakai oleh desa untuk melakukan perbaikan JPD.
Sekadar informasi, di Kabupaten Gresik ada 512 kilometer (km) jalan kabupaten, puluhan kilometer eks JPD, dan 178 ruas JPD.
Seperti diberitakan, dalam nota RAPBD 2022 yang dibacakan oleh Bupati Gresik, bahwa pendapatan pada RAPBD 2022 diproyeksikan sebesar Rp 3,3 triliun lebih. Sementara belanja diproyeksikan mencapai Rp 3,5 triliun lebih. Sehingga, ada defisit sekitar Rp 200 miliar. (hud/mar)
