Mahtur Husayri, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jatim dan Qurrotunainy, Kepala SMKN 1 Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONELINE.com - Kasus Risma, siswa SMKN 1 Bangkalan yang tak kuat membayar pungutan untuk atribut sekolahnya menjadi perhatian anggota DPRD Jatim, Mathur Husayri. Anggota Komisi E DPRD Jatim itu langsung sidak ke sekolah dan meminta agar pungutan terhadap siswa baru dilakukan transparan dan terbuka dalam pengelolaan keuangannya.
Mathur menjelaskan, kedatangannya ke SMKN 1 Bangkalan, dalam rangka klarifikasi sekaligus konfirmasi ke pihak sekolah terkait kasus Risma yang ramai di media sosial karena mengeluhkan tingginya biaya pendidikan.
Diketahui, Risma tidak mampu melunasi biaya atribut sekolah yang besarnya Rp 1.490.000. Risma akhirnya bersuara di media sosial, barulah akhirnya diselesaikan oleh pihak sekolah.
"Walau sudah diselesaikan sekolah, jangan sampai viral dulu baru diselesaikan, digratiskan semuanya untuk Risma," ucap Mathur kepada Qurratunainy, Kepala SMKN 1 Bangkalan.
Mathur berharap kasus Risma tidak sampai terjadi di sekolah lain di wilayah Jawa Timur. Karena itu, ia berharap transparansi penglolaan uang pungutan yang dilakukan pihak sekolah kepada siswa.
"Hampir semua sekolah di Jawa Timur manajemennya tertutup, dan rendah transparansi keuangan sekolah. Dibuka aja manajemennya, sudah biasa terjadi di lingkungan SMA Umum, SMK, atau yang sederat," jelas Mathur Husayri saat sidak di SMKN 1 Bangkalan, Jumat (13/8/2021).
